Penyidik Ditangkap Kasus Pemerasan, KPK Diminta Segera Klarifikasi

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak deputi penindakan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengklarifikasi dugaan pemerasan yang dilakukan penyidiknya terhadap pejabat pemerintah kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Diketahui penyidik pemeras berinisial AKP SR itu dari unsur Polri.

“Kedeputian Penindakan KPK dan Dewan Pengawas harus segera menindaklanjuti dugaan pemerasan dengan melakukan klarifikasi serta penyelidikan lebih lanjut atas tindakan penyidik asal Polri itu,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulisnya, Rabu (21/4/2021).

Kata Kurnia, jika penyidik itu terbukti melakukan perbuatan tersebut, AKP SR harus segera diberhentikan. “Maka KPK harus memproses hukum penyidik itu serta Polri juga mesti memecat yang bersangkutan dari anggota Korps Bhayangkara,” ujarnya.

ICW juga menilai dalam proses hukum nanti, AKP SR mesti dijerat dengan dua pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni kombinasi Pasal 12 huruf e tentang tindak pidana pemerasan dan Pasal 21 terkait menghalang-halangi proses hukum.

“Tentu ketika dua kombinasi pasal itu disematkan kepada pelaku, ICW berharap Penyidik asal Polri yang melakukan kejahatan itu dihukum maksimal seumur hidup,” tegasnya.

Seperti diketahui, Propam Polri bersama KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR. Penyidik KPK dari unsur polri itu ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Ia ditangkap pada Selasa (20/4/2021).

"Propam Polri bersama KPK mengamankan penyidik KPK inisial AKP SR," kata Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).

Ia mengaku, penyidikan kasus akan dilakukan oleh KPK, namun tetap berkoordinasi dengan Propam Polri. “Penyidikan kasus tersebut dilakukan oleh KPK, namun demikian tetap berkoordinasi dengan Propam Polri," katanya.

Sebelumnya, oknum penyidik KPK dikabarkan meminta uang kepada pejabat Tanjung Balai hingga Rp1,5 miliar. Hal itu dilakukan untuk membantu pejabat Tanjung Balai agar tidak dijerat dalam kasus korupsi yang tengah diselidiki KPK.