REGIONAL:
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari unsur Polri berinisial AKP SR ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap pejabat pemerintah kota Tanjung Balai.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga hal tersebut memiliki keterkaitan dengan sikap KPK yang dalam beberapa waktu belakangan ini melakukan SP3 atau pemberhentian penyidikan atas sejumlah perkara korupsi.
“Pemerasan yang diduga dilakukan oleh penyidik KPK tersebut patut diduga merujuk pada penghentian penyidikan lewat penerbitan SP3 oleh KPK,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulisnya, Rabu (21/4/2021).
Menurut Kurnia, dalam beberapa waktu belakangan ini KPK memiliki kebiasaan baru, yakni kerap menyembunyikan nama tersangka dengan alasan menunggu penangkapan atau penahanan. Kata dia, merujuk pada UU KPK pasal 44 Ayat 1, KPK dengan jelas menyebutkan bahwa dalam fase penyelidikan, sudah mencari bukti permulaan yang cukup.
“Hal itu menandakan, tatkala perkara sudah naik pada tingkat penyidikan, maka dengan sendirinya sudah ada penetapan tersangka. Dengan melakukan hal ini secara terus menerus maka KPK telah melanggar Pasal 5 UU KPK perihal asas kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas lembaga,” ujar Kurnia.
Kemudian, hal itu semakin diperparah dengan kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU KPK. Lantas, ICW pun mengungkapkan KPK berada pada ambang batas kepercayaan publik, hal itu juga diperkuat dengan sejumlah rangkaian persoalan internalnya.
“Mulai dari pencurian barang bukti, gagal menggeledah, enggan meringkus buronan Harun Masiku, hilangnya nama politisi dalam surat dakwaan sampai terakhir adanya dugaan pemerasan kepada
kepala daerah,” tuturnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Propam Polri bersama KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR. Penyidik KPK dari unsur polri itu ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Ia ditangkap pada Selasa (20/4/2021).
"Propam Polri bersama KPK mengamankan penyidik KPK inisial AKP SR," kata Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).
Ia mengaku, penyidikan kasus akan dilakukan oleh KPK, namun tetap berkoordinasi dengan Propam Polri.Penyidikan kasus tersebut dilakukan oleh KPK, namun demikian tetap berkoordinasi dengan Propam Polri," katanya.
Sebelumnya, oknum penyidik KPK dikabarkan meminta uang kepada pejabat Tanjung Balai hingga Rp 1,5 miliar.Hal itu dilakukan untuk membantu pejabat Tanjung Balai agar tidak dijerat dalam kasus korupsi yang tengah diselidiki KPK.
TERPOPULER