Infografis
"Bukan masalah suka atau tidak suka. Bukan soal panas dan tidak, soal hukum," tegasnya melanjutkan.
Refly Harun kemudian menyinggung kabar bahwa Presiden Jokowi akan mengangkat Ahok sebagai menteri. Hal itu kata dia terlalu riskan sehingga Jokowi tidak mungkin melakukannya.
"Karena Presiden Jokowi kalau melanggar dan tanpa memperhatikan kadiah hukum yang ada dan aturan belum diganti, dia bisa kena makzul. Tapi masak sih presiden mau melanggar hukum. To risk karena jelas-jelas berdasar UU Kementerian Negara, Ahok tidak bisa menjadi menteri karena sudah pernah dihukum. Itu duduk perkaranya," kata Refly Harun.
Kembali soal calon presiden, Refly Harun menegaskan bahwa sepanjang Ahok memenuhi syarat, maka sah-sah saja. Dia kemudian mengungkapkan beberapa syaratnya.
"Capres syarat konstitusionalnya WNI dan tidak pernah menjadi WN lain dengan kemauan sendiri. Syarat kedua sehat jasmani rohani. Ketiga tidak pernah mengkhianati negara. Ada syarat usia 40 tahun pendaftaran dan sebagainya yang merupakan tambahan. Sepanjang memenuhi syarat, yang paling penting ada Parpol yang mengajukkannya," paparnya.
Namun, Refly Harun lantas menyinggung apabila isu yang beredar benar, bagaimana jika didukung dengan kekuatan ekonomi di balik pencalonan.
"Sepanjang bisa dibuktikan bahwa ada dana masuk dari pihak yang tidak diperbolehkan, ya bisa didiskualifikasi. Saya bicara formalnya hukum, pas di lapangan susah," katanya.
Oleh sebab itu, Refly Harun menyarankan agar presidential threshold dihapuskan untuk menghindari kekuasaan dicampuri oleh cukong.
"Kita perlu menghapuskan presidential thresshold, biar calon presiden tidak dibeli cukong dan hanya cukong yang bisa mengajukan capres dengan membeli sebagian parpol. Ini harus kita tentang. Sayangnya Presiden Jokowi bergeming," ucapnya.
Baca Juga: 16 Bulan Menanti Momongan, Suami Berkaca-kaca Istri Beri Kejutan Usai Salat
"Ciptakan arena yang fair, terbuka agar calon bisa berkontestasi secara fair, dan dipilih jurdil," kata Refly Harun menandasi.
