Infografis
Suara.com - Partai Golkar hingga kini belum menanggapi polemik terkait Waketum mereka, Azis Syamsuddin dalam dugaan keterlibatan dalam kasus suap penyidik KPK dengan wali kota Tanjungbalai. Ketua Umum Airlangga Hartarto hanya berujar akan ada waktunya untuk memberikan pernyataan.
Menanggapi respons Partai Golkar perihal Wakil Ketua DPR itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin memandang bahwa partai berlambang pohon beringin kemungkinan masih menunggu keterangan dan keputusan KPK lebih lanjut terhadap Azis. Karena itu semua unsur di partai, termasuk Ketum Airlangga memilih tidak berkomentar.
"Golkar mungkin sedang menunggu keputusan atau keterangan KPK terkait status Azis Syamsuddin, makanya Golkar atau Airlangga Hartarto tidak banyak bicara," kata Ujang kepada Suara.com, Jumat (30/4/2021).
Sementara itu, terkait langkah terbaru KPK yang meminta pihak Imigrasi mencekal Azis Syamsuddin, Ujang punya pendapat sendiri. Menurutnya, langkah KPK itu ditujukan untuk kemudahan dalam meminta keterangan dari Azis sewaktu-waktu.
"Jika sudah dicekal, bisa saja Azis Syamsuddin untuk tidak keluar Indonesia dan agar KPK dengan mudah bisa meminta keterangan terkait kasus suap menyuap di Tanjungbalai. Kita mesti tetap menjaga asas praduga tak bersalah," ujar Ujang.
Azis Dicekal ke Luar Negeri
Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar melarang tiga orang, di antaranya Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin, pergi ke luar negeri. Hal ini terkait dengan pengusutan kasus dugaan suap terhadap penyidik KPK Stefanus Robin Pattuju.
"Benar, KPK pada tanggal 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap tiga orang yang terkait dengan perkara ini," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat (30/4/2021).
Ali Fikri menjelaskan, langkah mencegah mereka pergi ke luar negeri untuk kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti kasus yang sekarang sedang ditangani KPK.
Baca Juga: Perbaiki Demokrasi Cacat, Golkar-PKS Sepakat Tinggalkan Politik Identitas
"Agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada diwilayah Indonesia," kata Ali.
