Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Salah satu yang menjadi pembahasan dan disepakati, yakni meninggalkan politik identitas.
Menurut Airlangga, politik identitas sudah saatnya harus ditinggalkan. Sehingga yang harus dikedepankan adalah politik kebangsaan.
"Dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan. Sehingga kita akan membangun kebhinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama mensejahterakan masyarakat," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (29/4/2021).
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Syaikhu berharap yang menjadi pembahasan dan sudah disepakati tersebut dapat diimplementasikan untuk memberikan penguatan terhadap kesejahteraan bangsa.
Dengan meninggalkan politik identitas dan mengedepankan politik kebangsaan, Syaikhu sekaligus berharap dapat demokrasi Indonesia yang kadung cacat dapat menjadi lebih baik dan lebih dewasa.
"Sehingga ini akan meningkat daripada kondisi yang hari ini di mana dikatakan oleh The Economist Intelligence Unit sebagai demokrasi yang cacat, mudah-mudahan ke depannya akan terus ditingkatkan dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari seluruh partai partai negeri kita tercinta," ujarnya.
Indeks Demokrasi Indonesia Peringkat 64
Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit atau EIU dengan skor 6.3.
Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.
Baca Juga: Golkar Jatim Gadang Airlangga Hartanto Capres 2024, Wapresnya Khofifah
Ini merupakan angka terrendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Sehingga, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.
