REGIONAL:
Suara.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyebut jika operasi keamanan di Papua perlu dievaluasi menyusul adanya baku tembak antara aparat dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dany Nugraha Karya, beberapa waktu lalu.
Terkait insiden berdarah itu, KSP menggelar rapat koordinasi dengan Deputi 1 KemenoPolhukam, Kepala BAIS, Wakil Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala Baintelkam POLRI, Asisten Operasi Kapolri, Bupati Puncak, serta Ketua Poka Papua Universitas Gajah Mada.
"Pada rapat koordinasi tersebut kami mendiskusikan semua aspek terkait keamanan termasuk sarana dan prasaran pendukung di Kabupaten Puncak. Atas aksi yang terjadi, operasi keamanan di Provinsi Papua perlu dievaluasi," ujar Jaleswari dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).
Jaleswari menuturkan dari hasil rapat koordinasi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan harus adanya perubahan dan pembenahan untuk keamanan di Papua. Hal tersebut untuk meningkatkan sinergi antar aparat keamana dan Satgas di lapangan.
"Berdasarkan hasil rapat tersebut, Bapak Kepala Staf Kepresidenan berkesimpulan harus ada perubahan dan pembenahan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara semua aparat keamanan dan satuan tugas yang terlibat di lapangan," ucap dia.
Bupati Puncak Jaya kata Jaleswari juga menyampaikan bahwa perlu ada pendekatan ke masyarakat, dan terbangun pola komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan.
"Diperlukan juga optimalisasi dan terus didorongnya pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik untuk mempersempit ruang gerak KKB," tutur Jaleswari.
Tak hanya itu, Jaleswari menuturkan KSP berposisi bahwa dalam menciptakan keamanan di Kabupaten Puncak dan wilayah pegunungan tengah adalah kerja yang melibatkan berbagai pihak.
Aparat keamanan kata dia tidak bisa secara tunggal menciptakan keamanan di Kabupaten Puncak. Karena itu, KSP kata Jaleswari meminta seluruh aparat keamanan dan semua instansi untuk bekerja maksimal menindak para KKB.
"Kami meminta seluruh unsur aparat keamanan, dari semua kesatuan dan instansi, agar terus bekerja secara maksimal untuk menegakkan hukum, menindak para KKB dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua," tutur Jaleswari.
Jaleswari menyebut Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tak ada lagi ruang untuk KKB di Indonesia. Karenanya, KSP meminta semua elemen daerah dan provinsi di Papua untuk merangkul tokoh adat, agama hingga tokoh pemuda untuk membantu pemerintah menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua.
"Sebagaimana Presiden telah sampaikan tidak ada lagi ruang bagi KKB di Indonesia. Kami meminta seluruh elemen pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk merangkul tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda guna menghadirkan negara dan kepemimpinan kepada masyarakat Kabupaten Puncak dan Pegunungan Tengah pada masa-masa sulit ini," kata dia.
Lebih lanjut, KSP juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pembangunuan kesejahteraan di Papua.
"Secara khusus kepada pemerintah provinsi dan daerah, bersama Kementerian/Lembaga terkait kami meminta agar pembangunan kesejahteraan dipercepat lagi agar menutup celah bagi KKB untuk bergerak," tuturnya.
Jaleswari dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya Brigjen Putu Danny dalam kontak tembak dengan KKB di Papua.
TERPOPULER
