Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran tersangka advokat Maskur Husein dengan penyidik KPK dari unsur Polri AKP Stefanus Robin Pattuju (SRP) dalam kasus penerimaan suap penghentian kasus di Tanjungbalai.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut penyidik telah memeriksa Maskur sebagai saksi. Maskur dicecar mengenai adanya kesepakatan dengan Robin untuk menghentikan kasus di KPK yang juga Walkot Tanjungbalai, M Syahrial.
"Yang bersangkutan dikonfirmasi diantaranya terkait dengan dugaan adanya kesepakatan tersangka MH (Maskur Husein) dengan tersangka SRP (Stefanus Robin Pattuju) dalam pengurusan perkara penyelidikan dugaan korupsi di Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK untuk tidak naik ke tahap penyidikan," ucap Ali dikonfirmasi, Selasa (4/5/2021).
Penyidik Stefanus yang berasal dari Polri itu kini harus mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka suap dari Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Dimana tujuan suap itu untuk KPK tidak melakukan penyelidikan kasus korupsi di Tanjungbalai.
Kasus ini berawal ketika M. Syahrial dipertemukan oleh penyidik KPK bernama Stefanus. Aktor yang mempertemukan kedua orang itu yakni, Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI dirumah dinasnya di Jakarta pada Oktober 2020.
Dalam pertemuan itu, Azis meminta agar Stefanus dapat membantu Syahrial agar penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK di Tanjungbalai tidak naik ketingkat penyidikan.
Stefanus pun menyanggupi permintaan Aziz. Awalnya, Stepanus meminta uang sebesar Rp 1.5 miliar kepada Syahrial.
Namun, Syahrial menyanggupi dengan hanya mengirimkan uang sebesar Rp 1.3 miliar. Pengiriman uang secara transfer itu dilakukan secara bertahap sebanyak 59 kali.
Sementara itu, Azis Zyamsuddin telah dilakukan pencekalan keluar negeri. KPK, telah berkoordinasi dengan mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI, pada Selasa (27/4/2021) lalu).
Baca Juga: KPK Jawab Isu Novel Baswedan Dipecat karena Tak Lolos Tes Kebangsaan
Ali menyebut ada tiga orang yang dilakukan pencekalan termasuk politikus Golkar itu.
"Benar, KPK pada tanggal 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap tiga orang yang terkait dengan perkara ini," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (30/4/2021).
