REGIONAL:
Suara.com - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir meminta Pemerintah Indonesia melalukan diplomasi politik ke Pemerintah Arab Saudi. Diplomasi yang dimaksud itu berkenaan dengan Otoritas Arab Saudi yang menjadikan vaksinasi dengan jenis vaksin tertentu sebagai syarat mendapat izin perjalanan ibadah haji dan umrah.
Diketahui, sejauh ini hanya vaksin AstraZeneca yang bisa memenuhi syarat perjalanan haji dan umrah dan telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Selain AstraZeneca, jenis vaksin lain yang digunakan di Indonesia belum bisa memenuhi syarat lantaran tidak mengantongi sertifikat dari organisasi kesehatan dunia (WHO).
"Nah ini menurut saya ini lebih karena kita butuh diplomasi juga dari goverment to goverment. Kemudian nanti pemerintah kita dan Arab Saudi bisa melakukan diplomasi vaksin bahwa vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat Indonesia itu juga berlaku bagi vaksin haji," kata Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (20/5/2021).
Honesti optimis, apabila diplomasi dilakukan antara kedua negara, bukan hal mustahil nantinya Arab Saudi memperbarui daftar vaksin yang diperbolehkan menjadi syarat masuk jemaah haji atau umrah.
"Kami berkeyakinan karena jumlah (jemaah) haji di Indonesia paling besar di dunia, masa mereka delay karena masalah politik vaksin. Kami sudah menyampaikan ke Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa dimulai diplomasi ini dengan pemerintah Arab saudi," katanya.
Hanya AstraZeneca Penuhi Syarat Umrah dan Haji
Selain AstraZeneca, Sinovac maupun vaksin lain terutama buatan China dikatakan Honesti belum mengantongi sertifikat dari organisasi kesehatan dunia (WHO)
"Memang belum satupun vaksin yang kita gunakan saat ini masuk kecuali AstraZeneca, yang vaksin dari Cina emang belum," kata Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (20/5/2021).
Honesti mengatakan sejauh ini vaksin Sinopharm sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari WHO. Sementara untuk Sinovac masih dalam proses.
Dia juga menyampaikan sebelumnya, Bio Farma sudah melakukan diskusi dengan pihak Sinovac.
Dari situ diketahui bahwa tidak ada data apapun yang diminta WHO sebagai persyaratan persetujuan EUA. Sehinga pemberian izin penggunaan darurat hanya tinggal menunggu waktu.
"Mudah-mudahan mungkin awal Juni atau Minggu kedua Juni, Sinovac sudah mendapatkan EUA dari WHO. Sehingga nati bsia menjadi dasar kita berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, Sinovac, Sinopharm, dan semua vaksin yang digunakan di Indonesia layak untuk menjadi persyaratan," kata Honesti.
Untuk diketahui, Otoritas Arab Saudi mengizinkan ibadah umrah, namun dengan catatan hanya untuk jemaah yang sudah divaksin Covid-19.
Belakangan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mempertegas bahwa izin tersebut berlaku bagi jemaah yang memang sudah disuntik vaksin dengan sertifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sementara diketahui vaksin Covid-19 Sinovac yang kebanyakan disuntikan kepada masyarakat Indonesia, dikatakan Yaqut belum disertifikasi oleh WHO.
"Sinovac, sebenarnya bukan tidak disetujui pak, tidak begitu. Jadi persyaratan yang diberikan pemerintah Saudi untuk bisa terima jemaah umrah, saya nggak bicara haji saja ya," kata Yaqut dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (8/4/2021).
"Kalau umrah itu syaratnya adalah sudah divaksin, kan sudah mulai dibuka mulai Ramadan besok boleh umrah tapi yang sudah divaksin. Vaksinnya itu harus certificated WHO. Jadi sudah disertifikasi WHO, sementara Sinovac belum," ujarnya.
Kendati belum bersertifikat dari WHO, menurut Yaqut vaksin Sinovac bukan berarti tidak bisa. Ia berujar kemungkinan besar Sinovac masih dalam proses mendapatkan sertifikat daei WHO.
"Kalau belum itu bukan berarti tidak, pasti ada proses yang sedang dilakukan agar Sinovac ini bisa teregister oleh WHO. Memang betul ada geopolitik ada perang dagang di situ, tapi itu bukan domain saya untuk jelaskan. Tapi ya itu kira-kira kalau ngomong soal umrah, itu bisa, umrah Ramadan sudah bisa tapi harus vaksin dan vaksinnya harus sertikat WHO," katanya.
TERPOPULER
