Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya bakal membahas nasib 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Rencanannya pembahasan akan digelar pada, Selasa (25/5/2021) mendatang.
"Yang pasti, Selasa 25 Mei 2021 kami akan melakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya," ungkap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/5/2021).
Firli menjelaskan nantinya pembahasan itu turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti Kemenpan RB; Menkumham RI; Lembaga Administrasi Negara (LAN); hingga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Bagaimana untuk proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain," ucap Firli.
Maka itu, Firli, belum dapat menyampaikan bagaimana nasib 75 para pegawai KPK ini, lantaran untuk prpses peralihan ASN perlunya keterlibatan institusi negara yang lain.
"Sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian lembaga selanjutnya adalah KPK tetap efektif, KPK tetap bekerja keras untuk melakukan pemberantasan korupsi," tutup Firli.
Seperti diketahui, 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi ASN yang diantaranya yakni, Pejabat eselon I Edi Muriyanto selaku Deputi Koordinasi Supervisi KPK; pejabat eselon II Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono; Kepala Biro SDM KPK; Serta Direktur Pimpinan Jaringan Antar Komisi KPK Sujanarko.
Selanjutnya, pejabat eselon III Kabag Perencanaan Perundang-Undangan, Basamala dan Kabag SDM KPK.
Kemudian, Kasatgas Internal KPK sebanyak tujuh orang dari tim penyidik dan dua Kasatgas dari tim penyelidik.
Salah satu mana penyidik senior KPK Novel Baswedan termasuk dalam pegawai KPK yang tidak lulus.
Kemudian ada nama Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta pengurus inti WP KPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut sebanyak 1.274 pegawai telah dinyatakan lulus atau memenuhi syarat dalam tes alih status pegawai KPK menjadi ASN yang dilaksanakan oleh Badan Kewenagaraan Negara.
"Untuk pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan 2 orang tak mengikuti," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Mei 2021.
Meski demikian KPK tidak akan memberhentikan atau memecat 75 pegawai KPK sebelum mendapatkan keterangan resmi dari KemenPAN RB.
Selama belum ada penjelasan dari KemenPAN RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS.
TERPOPULER
