Suara.com - Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Agama segera memutuskan kepastian keberangkatan ibadah haji tahun 2021. Karena, kata Saleh jika haji tahun ini ditunda maka pemerintah harus merelokasi anggaran penyelenggaraan haji.
Saleh berpandangan anggaran penyelenggaraan haji dapat direlokasi kepada kegiatan dan kebutuhan prioritas. Pasalnya alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari APBN cukup besar.
Terhitung kata Saleh di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, ada Rp250 miliar di antaranya yang bisa dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan mendesak.
"Kegiatan dan kebutuhan mendesak di kementerian agama banyak. Pembayaran tunjangan sertifikat dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, bantuan rehabilitasi madrasah, bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).
Saleh menilai Kementerian Agama selama selalu terlambat dalam merespons aspirasi masyarakat dan stake holder. Terbukti, banyak aspirasi yang sudah disuarakan, tetapi tidak direspons dan ditindaklanjuti secara tuntas.
"Bahkan, aspirasi yang saya terima, ada dosen yang tunjangan sertifikasinya belum dibayar selama 6 bulan terakhir ini. Walau jumlah yang mengadu ke saya sedikit, tetapi saya yakin jumlah mereka sesungguhnya sangat banyak," kata Saleh.
Karena itu anggaran penyelenggaraan Haji dianggap tepat jika direlokasi kepada sektor hal-hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana disebutkan di atas.
"Anggaran tersebut tidak boleh direlokasi pada kegiatan yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat," ujar Saleh.
Segera Umumkan Kepastian Haji
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menyelesaikan rapat bersama Komisi VIII DPR RI dengan pembahasan soal kepastian penyelenggaraan ibadah Haji 2021 di Kompleks Parlemen, Rabu (2/6/2021).
Dia memastikan hasil dari rapat tersebut bakal diumumkan kepada publik di kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (3/6/2021) esok.
Yaqut menjelaskan bahwa pihaknya sudah membicarakan soal pelaksanaan ibadah haji dengan Komisi VIII secara detail. Kedua belah pihak pun sudah mengambil kesimpulan, meskipun masih harus ada yang dirapikan terlebih dahulu hingga nantinya bisa disampaikan kepada masyarakat.
"InsyaAllah besok siang akan kami umumkan di kantor Kemenag di Thamrin, Jakarta Pusat," kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Rabu.
Selain soal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, kedua belah pihak juga membahas rencana anggaran Kemenag Tahun Anggaran 2020. Namun, Yaqut juga enggan langsung menjelaskannya.
"Besok akan kita sampaikan ke Publik. Sabar sedikit, kan harus ditata. Supaya tidak salah apa yang disampaikan ke publik, harus transparan yang disampaikan ke publik."
TERPOPULER
