Riza Beberkan Soal Jalur Road Bike, Anies: Pemerintah Itu Sampaikan Aturan Setelah Lengkap

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 03 Juni 2021 | 20:52 WIB
Riza Beberkan Soal Jalur Road Bike, Anies: Pemerintah Itu Sampaikan Aturan Setelah Lengkap
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersepeda menuju Balai Kota, Kamis (3/6/2021) bersama Dubes Belanda dan Denmark dalam rangka memperingat World Bike Day. (Suara.com/Fakhri)

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan bicara panjang lebar soal pembuatan jalur sepeda khusus jenis road bike di Jalan Sudirman-Thamrin. Sikap Anies ini berbeda dengan Wakilnya, Ahmad Riza Patria yang mau membeberkannya.

Menurut Anies, Pemerintah seharusnya tidak membeberkan mengenai aturan yang belum lengkap. Nantinya Anies baru akan bicara panjang lebar soal road bike begitu regulasinya diterbitkan.

"Kami bahas dulu baru nanti kita sampaikan karena kebijakan itu dibuat aturannya baru diumumkan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/5/2021).

Sejauh ini, memang Pemprov DKI belum menerbitkan aturan apapun mengenai jalur sepeda road bike di Jalan Sudirman-Thamrin yang bahkan belum diujicoba. Lalu untuk lintasan road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang juga masih diuji coba dan belum ada ketentuan yang berlaku.

Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Namun Riza sudah membeberkan sejumlah hal mengenai lintasan di Sudirman-Thamrin. Misalnya, ia menyebut akan ada jalur tambahan yang menggunakan lajur kendaraan bermotor dan pesepeda non jenis road bike tidak boleh masuk.

Menurut Anies, jika aturan belum lengkap tapi sudah diumumkan ke masyarakat hanya akan membuat petugas bingung.

"Saya selalu garisbawahi, jangan menjadi pengelola negara, pemerintah nih yang mengumumkan sebelum membuat aturan kasian petugas di lapangan," ucap Anies.

Mantan Mendikbud ini pun menyebut soal jalur sepeda road bike masih dalam tahap pembahasan. Nantinya setelah produk hukum terbit, baru akan ada penjelasan lebih rinci.

"Jadi kita kalau siapkan dulu dokumennya siapkan dulu aturannya baru diumumkan kalau tidak nanti kerepotan di lapangan jadi kita siapkan peraturannya nanti diumumkan," pungkasnya.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Puan Maharani-Anies Baswedan Bakal Jadi Duet Maut, Pakar: Ini Akan Bahaya Karena...

Puan Maharani-Anies Baswedan Bakal Jadi Duet Maut, Pakar: Ini Akan Bahaya Karena...

Banten | Kamis, 03 Juni 2021 | 18:43 WIB

Wagub DKI Bilang Bakal Ada Jalur Tambahan Buat Road Bike, Dishub: Belum Ada Regulasi

Wagub DKI Bilang Bakal Ada Jalur Tambahan Buat Road Bike, Dishub: Belum Ada Regulasi

News | Kamis, 03 Juni 2021 | 17:50 WIB

Narasi Duet Anies-Puan Jadi Capres dan Cawapres, Pengamat Ini Sebut Bahaya Jika...

Narasi Duet Anies-Puan Jadi Capres dan Cawapres, Pengamat Ini Sebut Bahaya Jika...

Malang | Kamis, 03 Juni 2021 | 17:14 WIB

Penjelasan Anies Soal Aturan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Pesepeda

Penjelasan Anies Soal Aturan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Pesepeda

Jakarta | Kamis, 03 Juni 2021 | 15:56 WIB

Komunitas Road Bike Minta Maaf, Kadishub DKI: Kami Minta Lebih Disiplin Lagi

Komunitas Road Bike Minta Maaf, Kadishub DKI: Kami Minta Lebih Disiplin Lagi

Jakarta | Kamis, 03 Juni 2021 | 14:52 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×