Infografis
Suara.com - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar diskusi yang dikemas dalam Webinar Nasional bertajuk “Paradigma Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik”.
"Kegiatan diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik pada birokrasi pemerintahan daerah," tutur Bahtiar yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, (20/6/2021).
Acara itu dibuka langsung Ketua Umum MIPI Bahtiar Baharuddin, dan diisi oleh James R. Pualilin yang merupakan Wakil Sekjen Pengurus Pusat MIPI periode 2016-2021 sekaligus Ketua Prodi S1 Manajemen Pembangunan IPDN.
Acara yang dipandu dan dimoderatori oleh Ramadiah Arifah itu juga menghadirkan Dosen IPDN Kampus Jakarta, Ahmad Averus yang bertindak sebagai penanggap.
Sementara itu, Wakil Sekjen Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Periode 2016-2021, James R Pualillin memaparkan, struktur birokrasi akan memberikan pengaruh pada kualitas pelayanan. Apalagi, struktur yang cenderung gemuk dapat membuat kualitas pelayanan dan cara bekerjanya akan sangat lamban.
“Karena mekanisme koordinasinya juga akan sangat susah. Kemudian mensinergikan antara organisasi yang saling berhimpitan kinerjanya juga akan sulit untuk menemukan titik temunya,” papar James Pualillin.
Tak hanya itu, Ketua Prodi S1 Manajemen Pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini mengatakan, masalah kelemahan yang dialami birokrasi saat ini adalah masalah skill.
“Hari ini kita membutuhkan adalah birokrasi yang bukan sekadar terjebak dengan struktur jabatan dan kepangkatan tetapi bagaimana kita membutuhkan birokrasi yang mampu memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya.
Namun sayang, pada prakteknya, kita sering menempatkan seseorang itu selalu mempertimbangkan karena faktor kepangkatan dan terkadang kita mengabaikan skill dan kompetensi.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Resmikan Mall Pelayanan Publik di Salatiga
“Namun hal ini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa kepangkatan tidak penting tetapi maksud saya adalah harus ada mix atau mengawinkan syarat-syarat kepangkatan seseorang pejabat dengan kualifikasi seseorang,” katanya.
