Infografis
Menurutnya, ini menjadi tantangan bersama dalam konteks reformasi birokrasi yang tentu outputnya adalah bagaimana meningkatkan penataan pelayanan publik ke depan.
Pada kesempatan tersebut, James juga sangat mendukung upaya Presiden Jokowi yang berusaha memudahkan dan mengefisiensikan layanan publik dengan memotong mata rantai birokrasi yang sangat panjang.
Menurutnya, kinerja pelayanan itu harus mampu membuat masyarakat kita memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap sebuah pelayanan publik
Ia pun menyontohkan bagaimana pelayanan pembuatan KTP baru atau penggantian KTP lama karena rusak yang dapat diproses dalam waktu yang cepat. Hal sederhana ini, dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
“Jadi selama kita puas sebagai warga negara menerima layanan ya jadi hubungan antara pemerintah selaku pemberi layanan bisa dipenuhi dengan cara-cara mudah dan efisien,” kata James.
Ia pun menambahkan, poin terpentingnya bukanlah kesempurnaan dalam kebijakan khususnya dalam pelayanan publik tapi bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang bersifat adaptif.
Apalagi, lingkungan pemerintahan saat ini apalagi dengan adanya Covid-19 ini membuat cara-cara kerja pelayanan kita dalam hal ini pemerintah harus bersikap adaptif.
Layanan birokrasi harus mampu merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita. Sehingga cara bekerja birokrasi ini tidak kaku tapi bersifat fleksibel dan adaptif yang mengacu pada aturan regulasi tetapi mampu melahirkan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang adaptif.
“Nah untuk itu harus kita dorong inovasi pemanfaatan teknologi dan kolaborasi, karena tanpa inovasi, tanpa teknologi, tanpa kolaborasi, maka saya yakin pendekatan kita untuk mencapai sebuah kepuasan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ini tidak akan tercapai,” paparnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Resmikan Mall Pelayanan Publik di Salatiga
Pelayanan masyarakat tidak pernah bersifat statis ia selalu berpikir ke depan berpikir lagi dan berpikir lintas batas. Sehingga kita perlu menciptakan tata kelola manajemen pelayanan pemerintahan yang sangat dinamis dan didasari oleh nilai budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik.
