Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membuktikan dugaan penerimaan suap Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah. Keterangan dari sejumlah pihak terus digali terkait dugaan suap korupsi proyek di Pemprov Sulsel.
Penyidik telah memeriksa saksi Syamsul Bahri selaku PNS dan Rudy Mohoa Wiraswasta di Kantor Polda Sulsel.
"Dikonfirmasi antara lain masih terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang ke tersangka NA (Nurdin Abdullah) dari berbagai pihak," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (21/6/2021).
Sementara itu, saksi lainnya yang ikut diperiksa Andi Sahwan Mulia Rahman dan H. Andi Ardin Tjatjo selaku PNS.
Mereka dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai proyek di Pemprov Sulsel.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut.
Sebagai penerima, yakni Nurdin Abdullah (NA) dan Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin.
Sebagai pemberi, yaitu Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).
Nurdin diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.
Baca Juga: KPK Sita Bangunan Masjid dan Lahan di Sulsel, Diduga Hasil Korupsi
Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, di antaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp 200 juta, pertengahan Februari 2021 Nurdin melalui ajudannya bernama Syamsul Bahri menerima uang Rp 1 miliar, dan awal Februari 2021 Nurdin melalui Syamsul Bahri menerima uang Rp2,2 miliar.
