REGIONAL:
Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, turut menyoroti pernyataan Politisi PDIP Ruhut Sitompul yang menyebut wacana presiden menjabat 3 periode bisa dilakukan selama rakyat mendukung.
Kamhar menilai, apa yang disampaikan Ruhut tersebut hanya lah dalil para penghamba kekuasaan.
"Para penghamba kekuasaan dengan berbagai dalil akan terus merepresentasikan wacana atas nama rakyat, sesuai kehendak rakyat, rakyat yang meminta dan menghendaki, dan sebagainya sebagai justifikasi pelanggengan kekuasaan," kata Kamhar saat dihubungi Suara.com, Selasa (29/6/2021).
Menurut Kamhar, apa yang disampaikan Ruhut tersebut sangat lemah dan tak sesuai kenyataan. Ia pun kemudian memaparkan hasil survei terkait masyarakat dominan menolak masa jabatan presiden diperpanjang.
"Ini tercermin pada hasil survei Parameter Politik Indonesia yang rilis pada minggu pertama Juni 2021 bahwa 52,7 persen rakyat tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang setuju hanya 27,8 persen. Sementara pada minggu ketiga Juni 2021 hasil survei SMRC menunjukkan 74 persen rakyat tidak setuju , dan hanya 13 persen yang setuju. Artinya membaca trendnya pun, terus mengalami penolakan," tuturnya.
Kamhar mengatakan, demokrasi yang sehat adalah yang berpijak pada konstitusi. Untuk itu semua diminta patuh terhadap aturan konstitusi, khususnya aturan batasan masa jabatan presiden.
"Tak bisa semaunya, karena sedang berkuasa untuk semena-mena mengutak-atik aturan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Upaya pelanggengan kekuasaan yang seolah-olah dan senantiasa mengatasnamakan rakyat, biasanya menjadi ciri dan karakter negara kekuasaan (machstaat). Ini kontra demokrasi," tandasnya.
Ocehan Ruhut
Sebelumnya, Politisi PDIP Ruhut Sitompul menanggapi ramainya kontroversi seputar wacana presiden 3 periode. Ia mengaku tidak masalah jika Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode.
Menurutnya, wacana presiden menjabat 3 periode bisa dilakukan selama rakyat mendukung. Ruhut sendiri meyakini jika suara rakyat merupakan suara dari Tuhan yang harus didengar.
"Kalau aku selalu berpegang, suara rakyat itu suara Tuhan," kata Ruhut seperti dilansir dari Hops.id -- jaringan media Suara.com, Minggu (27/6/2021).
Karena itu jika rakyat menginginkan Presiden Jokowi menjabat 3 periode, maka pemerintah tentunya tidak bisa berbuat banyak.
"Kalau rakyat maunya dia tiga periode, mau apa kita? Kita ini rakyat kok, yang senang sama Jokowi kan rakyat," tegas Ruhut.
Lebih lanjut Ruhut memberikan penjelasan bagaimana dinamika politik di Tanah Air selalu dipengaruhi oleh suara rakyat. Ia mencontohkan kilas balik pemerintahan di masa lalu.
Seperti Presiden RI ke-2 Soeharto yang sudah memerintah selama 32 tahun. Kekuasaannya bisa diruntuhkan berkat kekuatan suara rakyat.
"Kalau sudah rakyat menyatakan kau harus jatuh, itulah kejadian. Makanya, peristiwa 98 itu yang hebat rakyat, bukan Amien Rais yang hebat, bukan juga para pendemo itu, tapi rakyat," tegas Ruhut.
Ruhut sendiri membeberkan pandangan pribadinya dan internal PDIP yang sebenarnya tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden. Hal itu karena bertentangan dengan hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Kendati demikian, sekali lagi ia mengatakan pihaknya dan pemerintah pasti tidak bisa berbuat apa-apa jika rakyat yang mengkehendaki presiden menjabat 3 periode.
"Ingat, aku kader PDI Perjuangan. Partai aku juga enggak setuju kok. Jelas kok kami enggak setuju, karena bicara konstitusi dua periode. Namun, kalau kejadian, susah," beber Ruhut.
TERPOPULER