Suara.com - Peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk keberhasilan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Kebijakan PPKM Darurat bisa menjadi efektif kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk menaatinya.
"Kebijakan PPKM tidak akan efektif jika masyarakatnya tidak patuh," kata Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida Noor saat dihubungi Suara.com, Jumat (2/7/2021).
Keadaan bisa diperparah kalau di saat masyarakat abai dengan peraturan, penegakkan hukum untuk aturan PPKM-nya juga berlangsung lemah.
Misal saja tidak ada pengawasan ketat saat adanya gelaran resepsi pernikahan ataupun aktivitas di restoran di mana masih ada masyarakat yang bandel akan aturan protokol kesehatan (prokes).
Guna membangun kesadaran masyarakat terhadap prokes, Ida menilai penting bagi tokoh, organisasi atau kelompok serta influencer di media sosial ikut turun tangan dalam menyosialisasikan prokes.
"Termasuk para influencer di media massa dan media sosial, dilibatkan dan terlibat, memotivasi dan memberi contoh untuk patuh 5M," ujarnya.
Ida juga menganggap kalau kenaikan jumlah kasus Covid-19 secara drastis di Indonesia bisa terjadi akibat masyarakat yang tidak mematuhi aturan.
Masih ingat dibenaknya ketika banyak masyarakat memilih mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri 2021 bersama keluarga.
"Alasannya karena mudik adalah kewajiban sosial budaya, kepatuhan anak pada orangtua, keluarga dan sebagainya," ujarnya.
Baca Juga: Geger Ucapan Indonesia Dimarahi Tuhan karena Tutup Masjid, Gus Nadir Semprot Anwar Abbas
Padahal pemerintah sudah meminta masyarakat untuk tidak mudik supaya menghindari adanya penyebaran Covid-19. Alhasil, jumlah kasus Covid-19 melonjak tajam bahkan tembus sampai 20 ribu lebih kasus setiap harinya.
"Kekhawatiran bahwa lonjakan akan terjadi pasca mudik memang terbukti terjadi," pungkasnya.
