Polda Metro Razia Sejumlah Perkantoran yang Masih Beroperasi Masa PPKM Darurat

Selasa, 06 Juli 2021 | 11:07 WIB
Polda Metro Razia Sejumlah Perkantoran yang Masih Beroperasi Masa PPKM Darurat
Ilustrasi--Polda Metro Jaya bersama Disnaker DKI Jakarta akan melakukan razia ke sejumlah perkantoran di Jakarta masa PPKM Darurat. [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Polda Metro Jaya bersama Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker DKI Jakarta akan melakukan patroli ke sejumlah perkantoran. Patroli dilakukan untuk menindak perkantoran non-esensial dan non-kritikal yang masih beroperasi secara tatap muka atau work form office (WFO) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menjelaskan tujuan dilakukannya patroli yakni agar kebijakan PPKM Darurat sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 berjalan efektif. Sehingga, diharapkan perkantoran non-esensial dan non-kritikal patuh dan sadar atas aturan tersebut.

"Jegiatan ini supaya seluruh elemen masyarakat mematuhi, bukan harus ditindak secara hukum dulu tetapi ini ketentuan. Ini tanggungjawab bersama supaya penanggulangan wabah berlangsung baik. Bukan kucing-kucingan tapi dilandasi kesadaran," kata Tubagus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/7/2021).

Tubagus menegaskan pihaknya akan memberikan sanki pidana bagi perkantoran non-esensial dan non-kritikal yang masih beroperasi di masa PPKM Darurat. Mereka akan dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular lantaran dinilai menghalang-halangi penanggulangan wabah.

"Nah yang sudah dikasih tahu, yang sudah diingatkan masih seperti itu, maka masuk dalam kualifikasi menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit, kita akan tindak," tegasnya.

PPKM Darurat

Pemerintah pusat tengah menerapkan kebijakan PPKM Darurat sejak 3 sampai 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diambil menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Berdasarkan salinan yang dibuat Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang tertulis "Intervensi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 " terdapat sejumlah aturan pengetatan aktivitas. Berikut rinciannya;

1. 100 persen Work from Home untuk sektor non essential;

Baca Juga: Polisi Minta RT RW Tolak Pencari Jalan Tikus ke Jakarta Selama PPKM Darurat

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring;

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI