Suara.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, menyatakan bahwa PPP tidak setuju dengan adanya usulan menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat. Hal itu terkesan terlalu eksklusif.
"PPP tidak setuju dengan usulan tersebut karena terkesan ekslusif," kata Baidowi saat dihubungi Suara.com, Kamis (8/7/2021).
Pria yang akrab disapa Awiek tersebut mengatakan, para pejabat termasuk anggota DPR sudah memiliki asuransi. Menurutnya, fasilitas tersebut sudah termasuk cukup dan bagus.
"Dengan fasilitas asuransi yang dimiliki, ada akses cepat bagi pejabat negara. Makanya ketika sudah ada keluhan langsung kontak RS," tuturnya.
Lebih lanjut, Awiek mengatakan, tak ada alasan untuk mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Kekinian menurutnya lebih banyak masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan.
"Rasa keadilan publik harus tercermin, mengingat masih banyak masyarakat yang ditolak RS akibat penuh. Lah ini malah mau dibikin khusus pejabat negara," tandasnya.
Usulan RS Pejabat
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.
Baca Juga: Wasekjen PAN Ini Minta Ada RS Khusus Pejabat; Karena Pejabat Negaranya Harus Diistimewakan
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.
Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.
