Keluarkan Inmendagri 21/2021, Tito Minta Kepala Daerah Segera Salurkan Bansos dari APBD

Dwi Bowo Raharjo, Ria Rizki Nirmala Sari

Senin, 19 Juli 2021 | 18:06 WIB
Keluarkan Inmendagri 21/2021, Tito Minta Kepala Daerah Segera Salurkan Bansos dari APBD
Mendagri, Tito Karnavian. (Dok: Kemendagri)

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyediaan alokasi anggaran dalam APBD untuk pemberian bantuan sosial akibat pandemi Covid-19. Mereka diminta untuk segera menyalurkan bansos tersebut.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Inmedagri 21/2021 itu diteken Tito pada Senin (19/7/2021) seraya diberlakukannya aturan tersebut.

Maksud dari dikeluarkannya instruksi tersebut ialah dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Maka diperlukan penyedian dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net bagi masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Tito dalam Inmendagri 21/2021 yang dikutip Suara.com, Senin.

Dalam instruksi tersebut dijelaskan kalau gubernur/walikota harus melakukan percepatan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD guna memberikan bantuan sosial bagi individu/keluarga penerima manfaat (KPM), masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19 seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, para gubernur dan bupati/walikota juga diminta untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial kepada individu/KPM/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19.

Adapun langkah-langkah yang mesti dilakukan ialah segera merealisasikan anggaran yang tersedia dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD. Apabila anggarannya tidak cukup atau tidak tersedia, maka gubernur dan bupati/walikota harus melakukan optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT).

Ia menyebut jika BTT juga tidak mencukupi, maka pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan serta memanfaatkan uang kas yang tersedia. Hasil dari penjadwalan itu bisa direalokasikan dalam BTT.

Lebih lanjut, Tito menginstrukan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk mengelola penyaluran bansos secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan dengan memperhatikan rasa keadilan, kecepatan pelaksanaan dan kepatutan.
Itu semua sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

baca juga

Para gubernur dan bupati/walikota juga diminta untuk melakukan koordinasi penyaluran bnasos antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dan antara seluruh unsur yang terlibat. Mulai dari ketua RT/RW, kepala desa, satlinmas, babinsa, hingga ke relawan yang membantu.

Tito juga ingin apabila penyaluran bansos tersebut dilakukan di bawah pengawasan. Maka dari itu ia meminta kepada gubernur dan bupati/walikota untuk menugaskan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) daerah, bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan penyediaan dan percepatan penyaluran
bansos.

Para pengawas tersebut sedianya bisa melakukan audit setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

"Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama tanggal 15 dan 30 setiap bulan," ujar Tito.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sidang Bansos, Juliari Sebut Cita Citata Hadir di Labuan Bajo Buat Isi Hiburan Usai Rapat

Sidang Bansos, Juliari Sebut Cita Citata Hadir di Labuan Bajo Buat Isi Hiburan Usai Rapat

News | Senin, 19 Juli 2021 | 17:31 WIB

Bansos Tunai Rp 600 Ribu Mulai Didistribusikan ke Masyarakat

Bansos Tunai Rp 600 Ribu Mulai Didistribusikan ke Masyarakat

Bisnis | Senin, 19 Juli 2021 | 16:12 WIB

Raup Untung Rp 1,5 Miliar, Penyebar Hoaks Bansos Kemensos Ditangkap

Raup Untung Rp 1,5 Miliar, Penyebar Hoaks Bansos Kemensos Ditangkap

Video | Senin, 19 Juli 2021 | 16:05 WIB

Sebar Hoaks Bansos Kemensos, RR Raup Duit Rp1,5 Miliar dari Iklan Website

Sebar Hoaks Bansos Kemensos, RR Raup Duit Rp1,5 Miliar dari Iklan Website

News | Senin, 19 Juli 2021 | 14:54 WIB

Terkini

Tepis Isu Ide Hashim, Menhut Tegaskan Rencana Translokasi Badak Jawa Sudah Dikaji Sejak 1980-an

Tepis Isu Ide Hashim, Menhut Tegaskan Rencana Translokasi Badak Jawa Sudah Dikaji Sejak 1980-an

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:45 WIB

Kulit Sering Gatal? Ini 3 Rekomendasi Sabun Mandi Batangan Ampuh di Bawah Rp50 Ribu

Kulit Sering Gatal? Ini 3 Rekomendasi Sabun Mandi Batangan Ampuh di Bawah Rp50 Ribu

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 18:45 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Poin Krusial: Koruptor Kabur, Judol hingga Harta Kripto

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Poin Krusial: Koruptor Kabur, Judol hingga Harta Kripto

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:40 WIB

Perbedaan Smartwatch Tahan Air 5 ATM vs 10 ATM vs Sertifikasi Diving

Perbedaan Smartwatch Tahan Air 5 ATM vs 10 ATM vs Sertifikasi Diving

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 18:35 WIB

Pakai Nama 'Abdul Kareem' dan Paspor Asing, Buron Riza Chalid Diduga Masih Garap Bisnis Minyak di RI

Pakai Nama 'Abdul Kareem' dan Paspor Asing, Buron Riza Chalid Diduga Masih Garap Bisnis Minyak di RI

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:30 WIB

Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim Tanpa Aplikasi, Bisa Lewat Fitur Ini

Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim Tanpa Aplikasi, Bisa Lewat Fitur Ini

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 18:30 WIB

Ledakan PPSDM Migas Cepu, Polisi Duga Gas Terperangkap Jadi Pemicu

Ledakan PPSDM Migas Cepu, Polisi Duga Gas Terperangkap Jadi Pemicu

Jawa Tengah | Kamis, 19 November 2026 | 18:29 WIB

Isu Militerisasi Daerah, 514 Yonif Teritorial Pembangunan Dibentuk di Daerah

Isu Militerisasi Daerah, 514 Yonif Teritorial Pembangunan Dibentuk di Daerah

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:29 WIB

Ramai Dukungan Dasco Jadi Wapres, Kali Ini dari Eks Kepala BKPM: Loyalitasnya Teruji

Ramai Dukungan Dasco Jadi Wapres, Kali Ini dari Eks Kepala BKPM: Loyalitasnya Teruji

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:28 WIB

Haris Rusly Moti Sebut Ada Misi Tersembunyi di Balik Daur Ulang Fitnah Terhadap Dasco

Haris Rusly Moti Sebut Ada Misi Tersembunyi di Balik Daur Ulang Fitnah Terhadap Dasco

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:27 WIB

×