Menkumham Yasonna: Tenaga Kerja Asing Tak Lagi Bisa Masuk Indonesia

Agung Sandy Lesmana

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:13 WIB
Menkumham Yasonna: Tenaga Kerja Asing Tak Lagi Bisa Masuk Indonesia
Menkumham Yasonna Laoly. (Suara.com/Novian)

Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan tenaga kerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tidak lagi bisa masuk ke Indonesia.

"Tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia," kata Menkumham Yasonna Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19.

Kendati demikian, dalam Permenkumham tersebut disebutkan orang asing yang boleh masuk ke Indonesia hanya pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Kemudian orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya, kata Yasonna.

Adapun Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Di sisi lain, orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut juga membutuhkan rekomendasi kementerian atau lembaga terkait untuk bisa masuk ke Tanah Air.

Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tidak lepas dari kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 yang juga melibatkan staf Kemenlu dan Kementerian Perhubungan.

baca juga

"Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara saya bersama Menteri Luar Negeri dan lembaga terkait lainnya," ujar dia.

Kemenkumham, kata dia, juga akan melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait mengenai orang asing yang masih boleh masuk ke Indonesia sesuai aturan yang baru.

Sebagai contoh, koordinasi dengan Kemenlu bila ada diplomat yang hendak masuk ke Indonesia dalam rangka tugas. Adapun orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, juga harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan COVID-19. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Soal TKA China Masuk Indonesia, Fadli Zon: Inilah Contoh Arogansi Kekuasaan

Soal TKA China Masuk Indonesia, Fadli Zon: Inilah Contoh Arogansi Kekuasaan

Bogor | Rabu, 07 Juli 2021 | 11:06 WIB

Fadli Zon Sindir Luhut: Mobilitas Rakyat Dibatasi, TKA China Melenggang

Fadli Zon Sindir Luhut: Mobilitas Rakyat Dibatasi, TKA China Melenggang

Riau | Rabu, 07 Juli 2021 | 10:22 WIB

Heboh TKA China Masuk RI, Netty DPR: Jangan Sampai Hanya Lip Service Pengendalian Covid-19

Heboh TKA China Masuk RI, Netty DPR: Jangan Sampai Hanya Lip Service Pengendalian Covid-19

News | Selasa, 06 Juli 2021 | 12:11 WIB

20 Pekerja Asal China Datang ke Sulawesi Selatan, Begini Penjelasan Kemnaker

20 Pekerja Asal China Datang ke Sulawesi Selatan, Begini Penjelasan Kemnaker

News | Selasa, 06 Juli 2021 | 08:17 WIB

Terkini

Hadir di COP31 Turki, Delegasi FMN Desak Suara Rakyat Didengar dalam Agenda Iklim

Hadir di COP31 Turki, Delegasi FMN Desak Suara Rakyat Didengar dalam Agenda Iklim

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:53 WIB

Jensen Huang Susul Gibran, Resmi Mundur dari CEO dan Presiden Nvidia

Jensen Huang Susul Gibran, Resmi Mundur dari CEO dan Presiden Nvidia

Bisnis | Kamis, 12 November 2026 | 22:50 WIB

Tak Sekadar Ikut Tren, Memahami Ingredients Jadi Kunci Memilih Skincare

Tak Sekadar Ikut Tren, Memahami Ingredients Jadi Kunci Memilih Skincare

Lifestyle | Kamis, 12 November 2026 | 22:42 WIB

Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:36 WIB

Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu

Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu

Sumsel | Kamis, 12 November 2026 | 22:29 WIB

Ketika Usaha Rumahan Tumbuh Menjadi Peluang Ekonomi bagi Keluarga

Ketika Usaha Rumahan Tumbuh Menjadi Peluang Ekonomi bagi Keluarga

Lifestyle | Kamis, 12 November 2026 | 22:11 WIB

Gas Air Mata Diduga Masuk Kampus UGM, Komnas HAM Olah TKP

Gas Air Mata Diduga Masuk Kampus UGM, Komnas HAM Olah TKP

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:09 WIB

Pertamina dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC

Pertamina dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC

Bisnis | Kamis, 12 November 2026 | 22:06 WIB

47 Orang Ditahan dan Belasan Belum Diketahui Keberadaannya, KontraS Soroti Demo Yogya

47 Orang Ditahan dan Belasan Belum Diketahui Keberadaannya, KontraS Soroti Demo Yogya

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:03 WIB

Komitmen Lindungi Hak Pekerja, Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Satya JKN Awards 2026

Komitmen Lindungi Hak Pekerja, Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Satya JKN Awards 2026

News | Kamis, 12 November 2026 | 21:57 WIB

×