alexametrics

Kemenaker Siapkan Rp 8 Triliun, Pekerja Terdampak Covid-19 Bakal Dapat BSU Rp 1 Juta

Dwi Bowo Raharjo
Kemenaker Siapkan Rp 8 Triliun, Pekerja Terdampak Covid-19 Bakal Dapat BSU Rp 1 Juta
Menaker, Ida Fauziyah. (Dok: Kemnaker)

BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19.

Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan anggaran Rp 8 triliun untuk pekerja terdampak Covid-19. Masing-masing pekerja akan menerima Rp 1 juta.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengharapkan bantuan subsidi upah (BSU) ini dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat berlangsung.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh," ujar Ida dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

"Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19," Ida menambahkan.

Baca Juga: Kemnaker Salurkan Subsidi Gaji Untuk Buruh, Masing-masing Orang Dapat Rp1 Juta

Ida kemudian berharap melalui BSU ini dapat terjalin hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga.

"Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," kata dia.

Dengan adanya BSU ini Menaker Ida juga berharap beban perusahaan dapat berkurang sehingga pengusaha dan pekerja dapat terus melakukan dialog sosial mencari solusi bersama menghadapi dampak pandemi.

Dalam BSU 2021, jumlah calon penerima diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 8 triliun dan besaran yang diterima bagi setiap orang adalah Rp1 juta yang disalurkan melalui transfer bank.

Jumlah tersebut, menurut Ida, masih merupakan estimasi mengingat proses penyisiran data masih dilakukan BPJS Ketenagakerjaaan.

Baca Juga: Asal Pemerintah Serius Tangani Covid-19, Gonti-ganti Istilah PPKM Tak Perlu jadi Atensi

Adapun, kriteria pekerja yang mendapat BSU di antaranya pekerja penerima upah yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Komentar