alexametrics

Muncul Aksi Tolak PPKM, Mardani: Tanda Pemerintah Gagal Edukasi Kebijakan ke Masyarakat

Agung Sandy Lesmana | Novian Ardiansyah
Muncul Aksi Tolak PPKM, Mardani: Tanda Pemerintah Gagal Edukasi Kebijakan ke Masyarakat
Massa aksi tolak PPKM Darurat memblokade Jalan Dago, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021). [Suara.com/Ferrye Bangkit Rizki]

"Ini tanda gagalnya pemerintah melakukan edukasi bagi publik untuk memahami kebijakannya."

Suara.com - Masyarakat Kota Bandung turun ke jalan untuk menggelar aksi penolakan PPKM. Hal yang sama juga diikuti oleh pengemudi ojek online. Menanggapi itu, anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan keberadaan aksi menolak kebijakan itu menandakan bahwa pemerintah telah gagal mengedukasi.

Di mana kata Mardani kegagalan mengedukasi masyarakat atas kebijakan yang dibuat berdampak terhadap pemahaman publik.

"Ini tanda gagalnya pemerintah melakukan edukasi bagi publik untuk memahami kebijakannya," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Ditambah masih adanya kasus korupsi bantuan sosial hingga nuansa politisasi yang akhirnya membuat masyarakat kemudian menyampaikan aspirasi mereka menuntut adanya pengusutan.

Baca Juga: Tangkap 150 Peserta Aksi Tolak PPKM Darurat, Polisi Temukan Bom Molotov

Karena itu Mardani menilai menjadi wajar apabila kemudian masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah.

"Ini masukan bagi pemerintah untuk bercermin bahwa trust publik itu mahal. Semua pihak tidak boleh keluar koridor demokrasi. Demonstrasi tetap dalam kerangka kritik yang konstruktif dan solutif," ujar Mardani.

Demo Tolak PPKM

Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol dan sekelompok orang yang tergabung dalam Literasi Pemuda Bandung menggelar aksi unjuk rasa menolak PPKM Darurat. Demo tolak PPKM Darurat itu digelar di Balai Kota Bandung, Jalan Watukencana, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021) kemarin. 

Dalam aksinya, mereka menuntut sejumlah hal, di antaranya meminta pemerintah untuk transparansi terkait dengan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga: Kapok! Terduga Provokator Tolak PPKM Darurat di Brebes Diciduk Polisi, Ini Sosoknya

Mereka juga meminta BPK dan KPK untuk memeriksa dugaan korupsi anggaran covid-19 mulai dari Wali Kota dan Sekda Kota Bandung hingga ke jajaran kepala dinas, kabid, dan kasie.