Infografis
Suara.com - Masyarakat Kota Bandung turun ke jalan untuk menggelar aksi penolakan PPKM. Hal yang sama juga diikuti oleh pengemudi ojek online. Menanggapi itu, anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan keberadaan aksi menolak kebijakan itu menandakan bahwa pemerintah telah gagal mengedukasi.
Di mana kata Mardani kegagalan mengedukasi masyarakat atas kebijakan yang dibuat berdampak terhadap pemahaman publik.
"Ini tanda gagalnya pemerintah melakukan edukasi bagi publik untuk memahami kebijakannya," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).
Ditambah masih adanya kasus korupsi bantuan sosial hingga nuansa politisasi yang akhirnya membuat masyarakat kemudian menyampaikan aspirasi mereka menuntut adanya pengusutan.
Karena itu Mardani menilai menjadi wajar apabila kemudian masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah.
"Ini masukan bagi pemerintah untuk bercermin bahwa trust publik itu mahal. Semua pihak tidak boleh keluar koridor demokrasi. Demonstrasi tetap dalam kerangka kritik yang konstruktif dan solutif," ujar Mardani.
Demo Tolak PPKM
Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol dan sekelompok orang yang tergabung dalam Literasi Pemuda Bandung menggelar aksi unjuk rasa menolak PPKM Darurat. Demo tolak PPKM Darurat itu digelar di Balai Kota Bandung, Jalan Watukencana, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021) kemarin.
Dalam aksinya, mereka menuntut sejumlah hal, di antaranya meminta pemerintah untuk transparansi terkait dengan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Baca Juga: Tangkap 150 Peserta Aksi Tolak PPKM Darurat, Polisi Temukan Bom Molotov
Mereka juga meminta BPK dan KPK untuk memeriksa dugaan korupsi anggaran covid-19 mulai dari Wali Kota dan Sekda Kota Bandung hingga ke jajaran kepala dinas, kabid, dan kasie.
Hal itu dilatarbelakangi karena menurut mereka instrumen korupsi tidak bisa sendiri harus melibatnya pejabat tinggi sampe kasie esselon empat.
Dalam aksi itu, mereka menganggap jika penerapan PPKM Darurat, itu tidak berjalan sukses, melainkan gagal dan sama sekali tidak berhasil.
Mereka pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi penerapan PPKM Darurat.
Tuntutan lainnya, yakni terkait dengan pembungkaman warga sipil di kota Bandung dengan adanya peraturan Wali Kota Bandung yang tidak pro rakyat.
Kemudian mereka juga menuntut pemerintah kudu mengidentifikasi dan usut tuntas 196 jenazah TPU cikadut yang digali kembali dikarenakan tenyata non reaktif Covid-19.
