Suara.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan prajuritnya akan tetap turun membantu pemerintah menjadi petugas tracer dan vaksinator untuk penanganan Covid-19 di Papua.
Hal ini menjawab sejumlah usulan dari aktivis yang menyebut warga Papua jangan diurus oleh aparat TNI-Polri saat penanganan Covid-19, karena mereka memiliki trauma tersendiri dengan aparat.
"Sebelum adanya pandemi Covid-19, TNI sudah dekat dengan rakyat bahu membahu dalam operasi teritorial, baik di perbatasan, pedalaman bahkan kontak dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Sehingga kedekatan TNI dengan rakyat tidak perlu dikhawatirkan," kata Hadi dalam jumpa pers virtual, Senin (26/7/2021).
Hadi menyebut prajurit TNI yang menjadi petugas tracer dan vaksinator Covid-19 di Papua sudah mendapatkan pelatihan dan pengawasannya tetap dari Dinas Kesehatan.
"TNI sudah mememberikan pelatihan secara zoom kepada seluruh tracer TNI, dan juga simulasi bagaimana menerima notifikasi dari Dinas Kesehatan terkait kasus terkonfirmasi. TNI turun ke lapangan khususnya Babinsa untuk wawancara warga dan melaporkan kepada Puskesmas, termasuk membagi masyarakat yang terkena Covid-19 untuk isolasi," ucapnya.
TNI sendiri sudah menyiapkan 30 ribu lebih prajuritnya untuk menjadi tracer dan vaksinator Covid-19. Sebelumnya, aktivis Hak Asasi Manusia Veronica Koman meminta pemerintah untuk tidak melibatkan TNI-Polri dalam program vaksinasi Covid-19 di Papua.
"Mohon pengertiannya atas trauma lintas generasi di Papua. Bila TNI/Polri ingin program vaksinasi berhasil di Papua, tolong jangan ikut serta dalam pelaksanaannya. Pemerintah harus berdayakan institusi lain dalam pemberian vaksin," kata Veronika melalui twitternya, 19 Juli lalu.
