Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Pasalnya pihak Kemensos belum juga memberikan kepastian soal data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menjelaskan, pembagian BST di Jakarta dilakukan oleh Pemprov dan Kemensos. Pemprov DKI menyalurkan BST kepada 1.007.379 Kepala Keluarga (KK). Lalu Kemensos kepada 738.000 KK.
Namun sejauh ini Pemprov DKI baru menyalurkan BST kepada 907.000 KK sejak pekan lalu. 99.450 KK sisanya belum bisa dicairkan uangnya karena datanya bentrok dengan milik Kemensos.
"99.450 KPM itu merupakan data double dari Kementerian Sosial. Sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," ujar Prima dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021).
Setelah satu pekan tidak ada kepastian, Anies pun menyurati Risma mengenai kepastian data ini. Sebab perlu dipastikan siapa saja serta alamatnya di mana para penerima BST ini.
"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name, address, siapa saja yang menerima," katanya.
Usai dilakukan pemadanan, bisa saja jumlah penerima berubah karena sudah divalidasi. Namun setelah itu dipastikan pihaknya akan segera mencairkan uang Rp 600 ribu itu.
"Sehingga nanti kami lakukan pemadanan data dan uang yang Memang masih kami tunda untuk di top up," pungkasnya.
Baca Juga: Gara-gara Masalah Pendataan, 10 Persen Penerima Belum Dapat BST DKI
