REGIONAL:
Suara.com - Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani pada rapat luar biasa parlemen Senin (2/8/2021) waktu setempat mengatakan, bahwa rencana keamanan baru yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan masyarakat internasional akan membuat Taliban bertekuk lutut dalam enam bulan.
Presiden Ghani mengarahkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan serta dinas rahasia NDS (Direktorat Keamanan Nasional) untuk mempercepat upaya memperkuat dan menyelesaikan pasukan rakyat melawan Taliban.
Ghani mengeluarkan peringatan keras kepada Taliban untuk terlibat dalam dialog yang berarti untuk perdamaian atau menghadapi kekalahan telak di medan perang.
“Rencana pengamanan kita sudah jelas, saya hanya akan mengatakan semua persiapan sudah selesai untuk menunda gelombang 'fitnah' ini. Tidak ada keraguan elemen utama dari rencana ini adalah pemberontakan rakyat satu baris dengan pasukan keamanan,” kata dia.
Menyikapi rencana tersebut, lanjut dia, tentara akan berkonsentrasi pada pertahanan aset strategis, dan kepolisian akan menjamin keamanan daerah dan kota strategis, sedangkan NDS akan melakukan proses perjuangan rakyat.
“Rencana keamanan kami jelas. Kami semua siap untuk mengakhiri pemberontakan Taliban dalam enam bulan ke depan,” kata presiden Afghanistan.
Bagaimana Reaksi Taliban?
Taliban dengan cepat menolak pernyataan presiden Afghanistan.
Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengatakan, "Pernyataan Ashraf Ghani semuanya 'omong kosong', dia berusaha mengendalikan situasi dan kesalahannya yang buruk. Negara telah memutuskan untuk menuntut pengkhianat nasional dan membawa mereka ke pengadilan. Deklarasi perang, tuduhan, dan pernyataan yang salah tidak bisa memperpanjang waktu dia (Ghani) yang sudah berakhir."
Pekan lalu kelompok itu mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pernyataan Presiden Ghani sebelumnya tentang membawa perdamaian dan ketertiban dalam enam bulan mendatang.
“Imarah Islam (Taliban) juga memperingatkan bahwa dalam enam bulan ke depan, tanggung jawab untuk setiap transformasi militer akan jatuh pada para pemimpin pemerintahan Kabul (pemerintah Afghanistan). 'Mujahidin' Imarah Islam (Taliban) akan mempertahankan wilayah mereka dengan kuat dan perang oleh musuh akan terus berlanjut," kata kelompok itu sebelumnya.
Gagasan tentang milisi telah menimbulkan kekhawatiran di antara kelompok hak asasi manusia, di mana Human Rights Watch menyerukan untuk menghapus gagasan itu sama sekali.
Kelompok HAM itu telah memperingatkan dalam sebuah laporan bahwa milisi seperti itu dan kemungkinan pengawasan yang lebih sedikit berisiko menjadi milisi lain yang kejam yang beroperasi di luar rantai komando militer. (Sumber: Kantor Berita Anadolu)
TERPOPULER