Suara.com - Perempuan di Afghanistan takut jika mereka menjadi budak seks dan tidak mampu berkecimpung di dunia politik setelah jika Taliban kembali berkuasa di negara itu.
Menyadur Arab News Senin (2/8/2021), ketakutan itu muncul ketika pasukan asing pimpinan Amerika Serikat akan meninggalkan Afghanistan pada Agustus yang membuat Taliban kembali berkuasa.
Perempuan di Afghanistan menikmati kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah pasukan pimpinan AS berhasil menggulingkan Taliban pada 2001.
Sebelum digulingkan, Taliban memberlakukan pembatasan keras terhadap kebebasan sipil, melarang perempuan mengenyam pendidikan dan bekerja di luar rumah.
Pada tahun tersebut, perempuan Afghanistan dapat memegang posisi kunci di berbagai lembaga negara dan menjabat sebagai anggota parlemen, menteri, dan duta besar.
Partai-partai yang memerintah tidak menentang prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kesetaraan gender dan kebebasan berekspresi.
Setelah AS mengumumkan akan menarik pasukannya, kecemasan dan ketakutan di kalangan perempuan berpendidikan dan masyarakat menengah muncul.
"Semua orang sekarang takut. Kami semua khawatir apa yang akan terjadi," ujar Nargis, manajer toko pakaian di Kabul, kepada Arab News.
"Orang-orang telah menyaksikan satu era gelap Taliban. Jika mereka datang lagi, tentu mereka tidak akan mengizinkan perempuan bekerja, dan saya tidak akan berada di tempat saya sekarang." sambung perempuan 23 tahun tersebut.
Baca Juga: Misteri Temuan Mayat Perempuan Terapung di Sungai Rokan Masih Belum Terpecahkan
Nargis memiliki gelar dalam bidang jurnalisme, namun karena lonjakan serangan kepada pekerja media beberapa tahun terakhir, dia memutuskan untuk beralih profesi.
Beberapa warga Afghanistan berharap Taliban akan meliberalisasi kebijakan mereka dan mengurangi aturan-aturan yang diterapkan.
Mereka mengatakan Taliban telah memerintahkan perempuan untuk tidak keluar rumah tanpa anggota keluarga laki-laki, mengenakan burqa, dan melarang laki-laki mencukur janggut mereka, mengingatkan pada kebijakan kelompok itu ketika memerintah negara itu dari tahun 1996 hingga 2001.
"Anda lihat di daerah-daerah yang dikendalikan Taliban, mereka memberlakukan pernikahan paksa, perbudakan seksual, dan pernikahan anak," ungkap Shukria Barakzai, seorang aktivis hak-hak perempuan yang menjabat sebagai duta besar Afghanistan untuk Norwegia.
"Mereka menyandera janda-janda muda dan gadis-gadis muda. Ini bertentangan dengan budaya Afghanistan, agama, dan semua aturan perang. Kejahatan perang sedang terjadi terhadap warga Afghanistan, terutama terhadap wanita." sambungnya.
Taliban menampik tuduhan tersebut dan bersikeras jika mereka tidak mengeluarkan perintah seperti itu. Mereka justru menuduh para kritikus sedang menodai citra Taliban.