alexametrics

Jawab Tudingan Guyur BEM UI Proyek Miliaran, KKP: Tidak Benar dan Tidak Mendasar

Siswanto | Ria Rizki Nirmala Sari
Jawab Tudingan Guyur BEM UI Proyek Miliaran, KKP: Tidak Benar dan Tidak Mendasar
Ilustrasi Universitas Indonesia. [Suara.com/Supriyadi]

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI Leon Alvinda Putra juga membantah kabar tersebut.

Suara.com - Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan  Agung Tri Prasetyo menegaskan isu miring yang menyebut kementerian memberikan proyek peternakan benih ikan kepada mahasiswa UI setelah  mereka mengkritik Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service, "tidak benar dan tidak mendasar."

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa cuitan dari akun anonim tersebut tidak benar dan tidak mendasar," kata Agung dalam keterangan resmi yang diterima Suara.com, Sabtu (14/8/2021). Isu tersebut semula dihembuskan akun Twitter @rasgans pada Rabu, 11 Agustus 2021.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI Leon Alvinda Putra juga sudah membantah kabar tersebut.

"Tidak benar, ya, tidak ada hubungannya baik saya ataupun BEM UI sama proyek KKP," kata Leon kepada Suara.com, Rabu (11/8/2021).

Baca Juga: Ketua BEM UI Tepis Kabar Diguyur Proyek Miliaran Rupiah dari KemenKP

Leon tidak mengetahui siapa di balik akun Twitter @rasgans. BEM UI ketika diwawancara Suara.com pada Rabu lalu mengatakan belum ada rencana apapun untuk menindaklanjuti isu tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada, BEM UI masih fokus melaksanakan program vaksinasi serta mengawal berbagai isu seperti upaya pelemahan pemberantasan korupsi."

Agung menambahkan program budidaya perikanan merupakan salah satu konsen yang sedang digarap KKP. Program ini dijadikan program terobosan tahun 2021-2024 dengan tujuan untuk meningkatkan PNBP dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.

Agung mengatakan KKP secara operasional mendukung penuh para pelaku usaha perikanan budidaya untuk terus mengembangkan usaha melalui pinjaman modal yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

"Serta kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dan stakeholder lainnya yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," kata dia.

Baca Juga: Rapat Bareng Menteri Luhut Terkait Covid-19, BEM Berikan Masukan Kritis

Komentar