- BEM UI ikut memantau proses pemilihan dekan fakultas yang digelar serentak di kampus tersebut.
- Pemantauan itu dilakukan untuk memastikan pemilihan dekan UI berlangsung transparan tanpa adanya manipulasi
- Pengawasan BEM itu usai muncul isu jika pemilhan dekan UI diwarnai dugaan praktik nepotisme dan cawe-cawe politik.
Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indinesia (BEM UI) ikut terjun mengawasi proses pemilihan serentak calon dekan fakultas di kampus tersebut. Sebab, muncul kabar jika ada dugaan intervensi politik dan praktik nepotisme terkait pemilihan calon dekan itu.
Ketua BEM UI Zayyid Sulthan Rahman, menegaskan mahasiswa tidak tinggal diam menghadapi potensi manipulasi demokrasi kampus tersebut. Dia menganggap proses pemilihan rawan 'dikocok' dan hanya menjadi formalitas administratif yang sudah diatur dari atas.
“Kami menuntut semua calon dekan berani memaparkan gagasan, visi, dan misi secara transparan. Jangan sampai mahasiswa membeli kucing dalam karung. Kami akan skeptis terhadap calon yang minim gagasan dan syarat kepentingan,” ujarnya dikutip pada Jumat (31/10/2025).
Menurut Zayyid, infiltrasi politik dalam pemilihan dekan berpotensi menular hingga ke tahap keterpilihan. Jika terjadi, mahasiswa akan menjadi korban paling awal dari struktur kekuasaan yang sarat kompromi.
“Dampaknya bisa langsung terasa: mulai dari penetapan UKT yang tidak transparan, pembatasan kegiatan mahasiswa, sampai tekanan akademis terhadap mereka yang kritis,” ujarnya.
BEM UI juga memperingatkan agar pola patron-klien antara dekanat dan rektorat tidak kembali menciptakan 'utang budi politik' yang justru menyeret kampus ke dalam lingkaran kekuasaan.
“Kami akan tetap bersuara dan mengawal seluruh proses agar pemilihan dekan tidak berubah menjadi ajang transaksional atau bagi-bagi kekuasaan,” kata Zayyid.
Sebelumnnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan mengaku pihaknya bakal itu mengawasi proses seleksi dekan UI. Menurutnya, jika pemilihan dekan UI mengalami tekanan politik maupun unsur politik uang, maka tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi.
"Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," ujarnya ditulis pada Rabu (22/10/2025),.
Baca Juga: One UI 8.5 Ditunda Gara-Gara Galaxy S26 Plus? Ini Penjelasan Lengkapnya!
Oleh karenanya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kemendiktisaintek dan pihak kampus Universitas Indonesia untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari tekanan politik.
"Ini agar integritas akademik tetap terjaga. Pemilihan Dekan bagian dari otonomi kampus, sudah semestinya harus bebas dari semua intervensi politik pihak manapun," ujarnya.
Diketahui, tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik baik internal yaitu sivitas dan warga Universitas Indonesia.
Termasuk publik eksternal dari berbagai kalangan dan latar belakang diperkenankan memberikan asupan publik terhadap para calon tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.
