Infografis
Suara.com - Anggota DPR Komisi VIII, Paryono meminta semua pihak memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial.
Dia mengatakan, kelompok miskin dan rentan merupakan elemen masyarakat yang paling terdampak selama pandemi, sehingga layanan terhadap hak-hak mereka menjadi prioritas semua pihak.
Dalam pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dan jajaran, perwakilan Bank Nasional Indonesia (BNI), pendamping sosial dan pihak terkait di Sragen, Paryono menyesalkan masih adanya ribuan Keluarga Penerima Manfaat Keluarga (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako yang belum menerima bantuan.
Dia melihat, program bansos dari Presiden Joko Widodo yang dimandatkan kepada Mensos sudah berjalan baik. Bansos berbasis tunai seperti PKH dan BPNT/Program Sembako sudah ada perintah bayar dari Kemensos, sebagaimana disampaikan Mensos dalam beberapa kesempatan.
Di Kabupaten Sragen pada penyaluran Tahap 2 yakni bulan April Mei Juni terdapat 37.225 KPM dimana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir. Mendapatkan laporan ini, Mensos hadir dan mempertemukan perwakilan Bank BNI dan pendamping.
Kehadiran Mensos didampingi dua anggota Komisi VIII DPR RI. Selain Paryono, yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI-P, Dapil Jateng IV (Sragen, Wonogiri, Karanganyar) hadir juga rekannya dari dapil yang sama dari Partai Golkar Endang Maria Astuti.
Dalam pernyataannya, Paryono meminta BNI peka terhadap nasib rakyat miskin.
“Saya minta kerja sama dari BNI ya pak. Saya paham bank ada sisi bisnis. Tapi ini kan misi kemanusiaan Jangan dicampuradukkan dengan misi bisnis, tidak akan ketemu,” kata Paryono.
Dia mengilustrasikan, bila bantuan Rp200 ribu tertahan di bank tidak dicairkan. Pahadal jumlah KPM di Sragen berjumlah ribuan. Maka akan didapat nilai uang yang fantastis, mungkin mencapai ratusan miliar dari bunga.
Baca Juga: Cara Daftar Penerima Bansos di Aplikasi Cek Bansos
“Nah ini dari BNI di wilayah. Maksimalkan kewenangan yang ada di daerah. Nanti kalau sudah dimaksimalkan di daerah bapak, nanti kami dan Bu Menteri akan menjembatani dengan BNI di Pusat,” katanya.
