Suara.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta persoalan amandemen terbatas UUD 1945 yang kini digaungkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo agar ditanyakan kembali ke masyarakat.
Hal itu guna menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai rencana amandemen terbatas untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN.
"Jadi pada sibuk bicara amandemen terbatas, MPR mengusulkan, ketuanya mengusulkan amandemen terbatas. Bagi Nasdem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas tanya dulu sama masyarakat kalau mau amandemen," kata Surya Paloh dalam Dialog Kebangsaan Memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).
Dari pertanyaan tersebut tentu akan ada respons dari masyarakat terkait amandemen. Menurutnya bukan hal mustahil apabila ternyata masyarakat tidak sekadar ingin melakukan amandemen terbatas.
"Tanya, perlu gak ada amandemen terbatas. Jangan-jangan masyarakat bilang gak cukup terbatas. Kita amandemen saja ke sana," ujarnya.
"Kalau memang nggak berani ke sana, sebaiknya jangan amandemen itu pikiran-pikiran kita," tuturnya.
UUD 1945 Bukan Kitab Suci
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan kitab suci.
Sehingga kata Bamsoet bukan hal tabu jika ada amandemen untuk melakukan penyempurnaan. Sebabnya, menurut Bamsoet konstitusi akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman.
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang bukanlah kitab suci, karenanya tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan. Secara alamiah, konstitusi akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya," kata Bamsoet dalam pidato memperingati Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR, Rabu (18/8).
Bamsoet sekaligus menyampaikan bahwa saat ini MPR mendapati adanya aspirasi masyarakat untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Aspirasi itu yang kemudian direspons MPR untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945.
"Saat ini sedang ditunggu masyarakat, yaitu berkaitan dengan adanya arus besar aspirasi yang berhasil dihimpun MPR, yaitu kehendak menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara," ujar Bamsoet.
Bamsoet menyadari bahwa jalan menuju ke arah amandemen memang masih panjang. Ia berujar jika mengacu pada 2 periode yang lalu, periode MPR 2009-2014 dan 2014-2019, PPHN umumnya hanya melalui undang-undang.
Namun atas dasar rekomendasi MPR di dua periode tersebut dan periode MPR saat ini, MPR di bawah kepemimpinan Bamsoet diharapkan dapat mendorong PPHN dengan payung hukum yang lebih kuat, yaitu melalui TAP MPR.
"Kenapa? Agar seluruhnya patuh dan tidak bisa diterpedo dengan perpu," kata Bamsoet.
TERPOPULER
