Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap isi pembahasan dalam pertemuan partai politik koalisi pemerintahan di Istana beberapa waktu lalu. Sejumlah hal yang dibicarakan dari mulai penanganan covid, ekonomi, hingga kelembagaan.
Hal itu diungkapkan pria yang akrab disapa Zulhas dalam pidato pembukaannya di acara Rakernas PAN ke-II di Rumah PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (31/8/2021).
"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, Bupati nggak ikut Gubernur, Gubernur nggak ikut macam-macam lah ya. Merasa KY (Komisi Yudisial) lembaga paling tinggi paling kuat, MA (Mahkamah Agung) nggak. MA merasa paling kuasa, MK (Mahkamah Konstitusi) nggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," kata Zulhas.
Kemudian Zulhas dalam pidatonya menyinggung soal amandemen UUD 1945. Ia menilai setelah sekian lama memang UUD 1945 perlu dievaluasi.
"Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi," tuturnya.
Zulhas juga menyinggung soal adanya pihak yang menginginkan Indonesia cocok dengan demokrasi terpimpin. Namun menurutnya, sila keempat dalam Pancasila sudah menjelaskan soal arah demokrasi Indonesia.
"Jadi kalau mau kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat. Sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan," tuturnya.
"Jadi bukan terpimpin. Kalau di sila keempat itu kan demokrasi dimusyawarahkan," sambungnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan masing-masing ketua umum partai politik yang hadir juga sempat menyampaikan pandangan-pandangannya.
"Habis itu saudara-saudara makan bakso deh. Makan bakso, udah selesai, udah pulang. Tapi apa pun itu saya diundang, tentu kehormatan bagi PAN," tandasnya.
TERPOPULER
