alexametrics

Soal Dugaan Vaksin Booster Non-nakes di Mabes Polri, Legislator PKS: Harus Ditindak!

Bangun Santoso | Bagaskara Isdiansyah
Soal Dugaan Vaksin Booster Non-nakes di Mabes Polri, Legislator PKS: Harus Ditindak!
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. (Dok. DPR)

Netty mengkritik penggunaan booster vaksin tidak tepat sasaran ini sebagai tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab

Suara.com - Anggota DPR RI Komisi IX fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher turut mengomentari soal adanya dugaan sejumlah pihak di luar tenaga kesehatan (nakes) menerima vaksin covid dosis ketiga atau vaksin booster.

Terlebih adanya paparan dari LaporCovid-19 yang menyatakan dugaan penerimaan vaksin booster tersebut diduga terjadi di tempat vaksinasi Mabes Polri.

Netty mengkritik penggunaan booster vaksin tidak tepat sasaran ini sebagai tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab dan harus ditindak.

"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini seharusnya segera ditindak," kata Netty saat dihubungi, Rabu (1/9/2021).

Baca Juga: Jawab Temuan LaporCovid-19, Mabes Polri: Booster Kami Suntik ke Nakes dan Sopir Ambulans

Menurut Netty, pemerintah harus bersikap tegas dengan mengusut masalah ini agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas.

"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salahgunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," tuturnya.

Pemerintah, kata Netty, jangan memberi contoh buruk pada rakyat dengan membuat surat edaran dan kemudian melanggarnya sendiri.

"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien Covid-19," paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Netty, semua pihak harus bisa menahan diri, karena masih banyak rakyat yang belum mendapat vaksin.

Baca Juga: Ini Jadwal Mobil Keliling dan Sentra Mini Vaksin Covid-19 Jakarta, Rabu 1 September

"Anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya membutuhkan biaya sangat besar. Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat. Dimana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat?," tandasnya.

Temuan LaporCovid

Sebelumnya, LaporCovid-19 memaparkan hasil temuan terbarunya terkait adanya dugaan masyarakat di luar tenaga kesehatan (nakes) menerima vaksin covid dosis ketiga atau booster. Bahkan dugaan penerimaan vaksin booster tersebut diduga terjadi di tempat vaksinasi Mabes Polri.

"Lewat temuan ini, kami menduga bahwa penerima vaksin booster tercatat dalam pangkalan data vaksinasi Covid-19. Artinya pemerintah bisa mengusut pelanggaran ini dengan menelusuri pangkalan data vaksinasi Covid-19. Mirisnya, pelanggaran ini dilaporkan terjadi di tempat vaksinasi Mabes Polri," cuit akun LaporCovid-19 di Twitter, seperti dikutip Suara.com, Rabu (1/9/2021).

Adapun dalam temuannya tersebut LaporCovid-19 mendesak agar bisa mengungkap modus pemberian vaksin booster terhadap masyarakat di luar nakes tersebut.

"Kami mendesak Kementerian Kesehatan untuk: 1. Mengusut pelanggaran vaksin ketiga dan mengungkapkan modus operandi di lapangan, 2. Memberi sanksi tegas kepada pemberi booster non-nakes, 3. Membuka data penerima vaksin booster," sambung cuitannya.

Komentar