Presiden Guinea Dikudeta, Pasukan Militer Bubarkan Pemerintah

Hingga Minggu pagi, belum ada kejelasan apakah Doumbouya telah memegang kendali penuh atas pemerintahan.

Kementerian pertahanan merilis pernyataan yang mengatakan bahwa serangan terhadap istana presiden telah berhasil dihalau.

Namun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dirinya mengutuk keras "setiap pengambilalihan pemerintah dengan kekuatan" dan mendesak agar Conde dibebaskan segera.

Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) mengancam untuk memberi sanksi menyusul peristiwa yang menurut ketua mereka, Presiden Ghana Nana Akufo-Addo, sebagai percobaan kudeta.

Uni Afrika mengatakan mereka akan menggelar pertemuan darurat dan mengambil "tindakan yang tepat".

Kementerian luar negeri Nigeria, kekuatan paling dominan di kawasan itu, menyerukan agar Guinea kembali pada tatanan konstitusional.

Video-video yang dibagikan di media sosial sebelumnya memperlihatkan sejumlah kendaraan militer berpatroli di Conakry.

Seorang sumber militer mengatakan satu-satunya jembatan penghubung antara daratan dan kawasan permukiman Kaloum --tempat istana dan kementerian berada -- telah ditutup.

Hingga Minggu petang, ketika baku tembak berhenti, warga turun ke jalan-jalan ibu kota untuk merayakan keberhasilan pemberontakan itu.

Seorang saksi mengaku melihat iring-iringan truk terbuka, mobil tentara, dan sepeda motor yang membunyikan klakson sambil menyoraki warga.

"Guinea bebas! Bravo," seorang perempuan berteriak dari balkon rumahnya.

Alexis Arieff dari Badan Riset Kongres AS mengatakan meski pemberontakan dan kudeta bukan hal baru di Afrika Barat, kawasan itu telah mengalami "kemunduran besar demokrasi" dalam beberapa tahun terakhir.

Baik Conde maupun pemimpin Pantai Gading telah mempengaruhi parlemen untuk memperpanjang masa jabatan mereka, sementara Mali pernah menghadapi dua kudeta militer dan Chad sekali.

Guinea sudah mengalami kesinambungan pertumbuhan ekonomi selama satu dekade pemerintahan Conde berkat kekayaan bauksit, bijih besi, emas dan berlian mereka. Namun baru sedikit penduduknya yang merasakan manfaat dari kekayaan alam itu.

Kritikus mengatakan pemerintah Conde telah menerapkan undang-undang kriminal yang restriktif untuk mencegah perbedaan pendapat, sementara kelompok-kelompok etnis dan korupsi yang merajalela telah memperuncing persaingan politik.