Infografis
Nilai-nilai tersebut merupakan nilai dasar, yang semestinya menjadi roh, jiwa birokrasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena itu harus ditanamkan kebanggaan bagi ASN, ketika keseluruhan tugasnya adalah melayani bangsa, melayani Ibu Pertiwi, melayani 74.961 desa di seluruh Indonesia.
Berorientasi pelayanan bernilai positif, kata Halim Iskandar, karena Kemendes PDTT harus terus meningkatkan pelayanan. Prinsipnya, sebaik-baik manusia harus memberi manfaat kepada manusia lain. Jika diimplementasikan, maka hal ini sudah tuntas dilaksanakan terkait pelayanan.
"Akuntabel, semua hal yang kita lakukan harus akuntabel, karena di situlah intinya. Agen Perubahan pasti akan saya panggil untuk mengetahui apa yang telah, sedang dan yang akan dilakukan," kata Halim.
Soal kompeten, Halim mengatakan, ASN Kemendes PDTT kompeten tidak hanya bidang tugas, tapi totalitas terkait tugas dan fungsi kementerian. Pegawai harus mampu menjawab pertanyaan mengenai kerja-kerja yang menjadi tanggung jawab Kemendes PDTT.
Nilai harmonis juga penting, apalagi kalau berada dalam lingkungan Kemendes PDTT, yang memiliki perbedaan seperti suku bangsa.
Nilai loyal, Halimmenekankan, ASN harus tegak lurus dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada ASN HTI, ASN mempertanyakan Pancasila dan ASN tidak Indonesia. Ia sepakat dengan cara Presiden Abdurrahman Wahid menangani ASN seperti itu.
Pria yang disapa Gus Halim ini menuturkan, suatu ketika, Gus Dur menerima laporan kalau ada ASN yang menolak hormat kepada Bendera Merah Putih. Meski pihak yang melaporkan dengan penuh semangat dan emosional, Gus Dur justru memberi jawaban yang santai namun menohok.
"Bilang saja sama dia, silakan segera pergi dari Indonesia," kata Gus Halim, menirukan pernyataan Gus Dur.
Jika tidak mau mematughi semua aturan terkait ASN, seperti kepatuhan dan semangat NKRI, jangan jadi ASN, karena mematuhi semua ketentuan dalam Undang-undang Kepegawaian harus dilakukan.
Baca Juga: Berpakaian Adat Dayak, Mendes PDTT Hadiri Upacara HUT Kemerdekaan secara Virtual
"Reformasi birokrasi mutlak harus kita jalankan, karena birokrasi ada untuk warga. Birokasi hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani," kata Gus Halim.
