Ombudsman RI: Tidak Adil kalau Masyarakat Harus Membeli Vaksin

Suara.com - Ombudsman RI menilai vaksinasi berbayar tidak boleh dilakukan sebelum kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat sudah tercapai.

Anggota Ombudsman, Indraza Marzuki Rais, menegaskan sebelum 70 persen masyarakat Indonesia divaksin Covid-19, maka vaksin harus tetap gratis demi keadilan.

"Kami mengimbau sepanjang belum terjadi kekebalan komunal dan juga akses vaksinasi masih juga sulit didapatkan masyarakat maka itu sudah tidak etis dan tidak adil kalau masyarakat harus membeli vaksin," kata Indraza dalam diskusi virtual, Rabu (7/9/2021).

Dia meminta Kementerian Kesehatan untuk mengawasi sejumlah klinik atau tempat vaksinasi yang mulai menjual vaksin booster bagi masyarakat.

"Jangan kaget bahwa sekarang sudah mulai juga ada yang berani menjual vaksin booster ketiga, kami ingatkan kemenkes walaupun Jakarta sudah 105 persen, daerah lain masih ada yang 10-15 persen, itu juga memerlukan vaksin," ucapnya.

Sebelumnya, Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, mengatakan saat ini pihaknya tengah merencanakan skema vaksinasi booster untuk masyarakat umum tahun depan, tapi berbayar.

"Tahun depan kami sudah membuat skema untuk melakukan booster bagi yang sudah divaksin dosis 1 dan 2, bagi yang belum divaksin karena umur di bawah 11 tahun akan beralih ke 12 tahun, maka itu akan menerima dosis 1 dan 2," kata Maxi dalam diskusi KPCPEN-FMB9, Selasa (7/9/2021).

Menurutnya, vaksin booster nanti mungkin tidak gratis karena anggaran negara hanya cukup untuk vaksinasi 2 dosis pertama, jikalau gratis pasti akan diprioritaskan kepada masyarakat miskin.

"Skema ini sudah kami buat, sekalipun pemerintah tidak mampu melakukan pembayaran kepada seluruh penduduk seperti sekarang ini. Jadi kita akan prioritaskan terutama yang masuk dalam penerima bantuan seperti masyarakat miskin, jumlahnya cukup banyak sekitar 100 juta itu akan kita prioritaskan untuk dilakukan program pemerintah untuk booster," jelasnya.

Saat ini, vaksinasi booster hanya diberikan bagi tenaga kesehatan yang dinilai bekerja dengan resiko tinggi terpapar Covid-19, tercatat sudah 726,589 nakes sudah di-booster dari total 1.468.764 nakes.