Suara.com - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat periode 2021-2026. Ketua Umum MIPI Bahtiar dalam sambutannya menyampaikan, pelantikan kepengurusan MIPI pada 14 September 2021 tersebut bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan di Indonesia, sekaligus Bulan Gemar Membaca.
Masih dalam momentum yang sama, kata Bahtiar, program MIPI ke depan juga akan diarahkan untuk memperkuat ketersediaan buku yang berkenaan dengan ilmu pemerintahan.
“Sejumlah pekerjaan rumah tentu harus kami selesaikan, termasuk penerbitan buku,” kata Bahtiar, di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Selasa (14/9/2021).
Lebih lanjut, Bahtiar menjelaskan, dari hampir 271 juta penduduk Indonesia, setidaknya setiap orang membutuhkan tiga buku per tahun. Artinya, setiap tahun seharusnya dibutuhkan sekitar 800 juta buku.
Namun kenyataannya, terjadi kesenjangan antara ketersediaan buku dengan jumlah orang yang membutuhkan. Bahkan, menurutnya, setiap satu judul buku itu terdapat 9 orang yang mengantre untuk mendapat giliran.
“Idealnya menurut UNESCO, satu orang, paling tidak ada tiga buku, buku bacaan baru. Bukankah ini gap yang jauh sekali,” ujarnya.
Tantangan itulah yang akan dijawab oleh MIPI sebagai organisasi yang terdiri dari ilmuwan, pemerhati, dan praktisi pemerintahan. MIPI akan merancang terbitnya buku-buku pemerintahan yang akan disusun oleh pengurus dan anggota yang ada di pusat maupun daerah, hingga kampus-kampus. Karya-karya terbaik yang dihadirkan kemudian akan didistribusikan pada masyarakat.
Di samping itu, di bawah kepemimpinan Bahtiar, MIPI akan menyelesaikan tiga buku yang sangat mendasar tentang ilmu pemerintahan Indonesia. Beberapa di antaranya buku putih tentang pemerintahan, etika pemerintahan dasar, dan konsep dasar ilmu pemerintahan.
“Buku itu bisa ditulis oleh ilmuwan, oleh pemerhati, atau oleh praktisi pemerintahan. Mungkin MIPI bisa menjalankan, taruhlah seperti itu, membangun misi bagaimana merangsang para penulis,” tuturnya.
Baca Juga: Jemput Bola, Kemendagri Buatkan KTP-el Bagi Masyarakat Adat Baduy
