Mustari mengakui, masih ada pusat pelayanan tes PCR di daerahnya yang mematok tarif di atas harga pemerintah. Ia meminta masyarakat melapor bila menemukan praktik seperti itu.
"Silakan dilaporkan, kami akan menindaklanjuti dan memberikan teguran ke klinik yang bersangkutan," kata Mustari, Jumat (3/8).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr Padilah Mante Runa, juga memunyai sikap yang sama.
Dia menegaskan, kalu masih ada klinik di daerahnya yang tak mematuhi aturan tarif PCR dari pemerintah, akan langsung dilaporkan ke aparat penegak hukum.
"Tak boleh itu, karena sudah ada edarannya dari Kemenkes bahwa harga tes PCR harus diturunkan. Kalau memang ada laporan salah satu klinik belum menurunkan harga tes PCR, langsung kami laporkan ke polisi," kata dr Padilah Mante Runa kepada Suarakaltim.id, Sabtu (4/9).
Antara takut dan mewah
TIDAK semua klinik maupun RS di luar Pulau Jawa – Bali mematok harga tes PCR melebihi tarif batas atas yang ditetapkan Kemenkes RI.
Tapi persoalannya, masih ada warga yang enggan mengikuti tes PCR dengan beragam alasan, baik karena menilai harganya masih mahal ataupun takut.
Anshar Asnafi (34) warga Siak, Riau, misalnya, mengakui sejak hawar covid-19 menyerang tahun 2020, hingga kekinian tidak pernah melakukan tes PCR.
Baca Juga: Sejumlah Klinik di Bandar Lampung Belum Tetapkan Harga PCR Sesuai SE Kemenkes
Alasannya sederhana, Anshar mengakui tidak memunyai urusan yang menyaratkan dirinya menunjukkan hasil tes PCR.
"Tidak pernah tes PCR, belum ada urusan yang mengharuskan untuk tes PCR,” kata Anshar kepada Suarariau.id.
Lain halnya Neli, pegawai swasta di Palembang, Sumsel, yang menilai harga tes PCR tetap terbilang mahal meski sudah diturunkan menjadi Rp 525 ribu.
Ia mengatakan, hanya mengikuti tes PCR kalau ada kebutuhan mendesak seperti ditugaskan ke luar daerah oleh kantor atau terdapat urusan keluarga di luar daerah.
“Harganya masih mahal sekali. Uang Rp 525 ribu itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain. PCR itu kalau mendesak, itu kebutuhan mewah,” kata dia.
Potensi ledakan kasus