REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah kader DPP Partai Demokrat ramai-ramai mendatangi gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (16/9/2021) untuk mengawasi jalannya persidangan gugatan Moeldoko ke Menkumham RI atas ditolaknya pengesahan KLB Deli Serdang. Aparat sempat kelimpungan untuk mengingatkan protokol kesehatan Covid-19.
Berdasarkan pantauan Suara.com sejak Kamis pagi memang sejumlah kader dan beberapa petinggi Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi PTUN.
Mereka akan mengawasi jalannya persidangan lantaran dianggap adanya potensi putar balikan fakta hukum yang dilakukan kubu Moeldoko.
Persidangan pertama tersebut berjalan tak berlangsung lama. Sekitar pukul 11.30 WIB persidangan selesai dengan para pihak yang terkait dengan perkara memberikan pembuktian-pembuktian dalam sidang.
Namun, sekira pukul 13.00 WIB satu bus berlogo besar Demokrat dengan berisi sejumlah kader Demokrat kembali mendatangi gedung PTUN. Mereka ingin mengawal sidang perkara kedua dengan nomor 154/G/2021/PTUN-JKT.
Usai urusan persidangan semuanya selesai ketika para rombongan Demokrat pihak AHY akan memberikan keterangan pers, tiba-tiba Wakapolsek Polugadung AKP Pengky Sukmawan coba mendatangi rombongan dan mengingatkan soal prokes untuk menjaga jarak.
Rombongan kemudian mengatur jarak, namun AKP Pengky yang hanya ditemani satu orang anggota polisi lainnya tampak was-was. Selang beberapa menit keterangan pers disampaikan, kemudian AKP Pengky meminta rombongan kubu AHY untuk membubarkan diri.
"Tolong ya dibantu sudah-sudah. Kita semua punya intelektual. Warung kecil saja kita bubarin kok, ayo sudah," pekik AKP Pengky di lokasi.
Tak hanya para kader Demokrat, awak media yang meliput juga diminta untuk tidak berkerumun dan membubarkan diri.
Sementara itu, Kepala Bakomstra DPP Demokrat, Herzaky Mahendra, mengatakan memang para kader yang datang ke PTUN atas inisiatif pribadi dan bentuk kecintaan terhadap partai. Namun, ia mengklaim jumlah kader yang datang pada hari ini sebenarnya sudah dibatasi.
"Banyak yang mau hadir sebenarnya tapi kemudian kami sampaikan jangan banyak-banyak lah karena tempat tidak memungkinkan. Tetapi tetap saja kadang-kadang temen-temen ini ingin datang nah biar terkoordinir jadi kita gunakan bus disini biar nggak kemana-mana," kata Herzaky di lokasi.
Herzaky mengatakan, datang beramai-ramai ke PTUN untuk mengawasi jalannya persidangan bukan tindakan berlebihan. Menurutnya, hal tersebut hanya untuk memastikan kedaulatan dan kehormatan partai.
Gugat ke PTUN
Sebelumnya, konflik yang terjadi pada Partai Demokrat nampaknya belum benar-benar berkahir. Pasalnya diketahui hari ini Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Kuasa Hukum Demokrat KLB Deli Serdang, Rusdiansyah mengatakan, gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.
"Materi gugatan meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu, yang mana menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025," kata Rusdiansyah saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (25/6/2021).
Rusdiansyah mengatakan, dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan. Pertama, KLB dianggap konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
"Kedua KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015. Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah," tuturnya.
TERPOPULER
