REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin merekrut 56 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Johan menilai langkah itu merupkan niat baik dari Kapolri sekaligus menjadi jalan tengah atas polemik pegawai TWK.
"Jadi, langkah ini kalau saya lihat kita perlu apresiasi niat baik dari polri mencari solusi, jalan tengah, dan saya membaca di pemberitaan bahwa pak kapolri juga sudah berkoordinasi dengan mensesneg dan oleh mensesneg dari pengakuan yang saya baca di pemberitaan setuju dengan langkah pak Kapolri ini," kata Johan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9/2021).
Kendati begitu, Johan mengingatkan Kapolri untuk berkoordinasi dengan instansi terkait kepegawaian, seperti Menteri PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mengingat Kapolri yang ingin mengangkat 56 pegawia tsrsebut menjadi Aparatur Sipil Negeri di Polri.
"Sekali lagi tentu harus koordinasi dulu dengan BKN dan Menpan RB, bagaimana mekanisme yang benar. Karena 56 pegawai KPK ini di KPK kan tidak lolos dengan alasan untuk alih status ke ASN," kata Johan.
Alasan Kapolri
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasan dirinya meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.
Alasan Listyo mengajukan permohonan itu lantaran mereka memiliki pengalaman di bidang tindak pidana korupsi (Tipikor).
Listyo berharap dengan bergabungnya 56 pegawai KPK, nantinya dapat memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.
"Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kita kembangkan untuk memperkuat organisasi Polri," kata Listyo kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).
Listyo sebelumnya meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk menjadi ASN Polri. Permohonan Listyo itu pun telah disetujui oleh Jokowi.
"Kemarin tanggal 27 September kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," ungkap Listyo.
Kekinian, kata Listyo, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Koordinasi dilakukan untuk memproses perekrutan ke 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri.
"Proses sedang berlangsung dan mekanismenya seperti apa saat ini sedang didiskusikan. Untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri," jelasnya.
TERPOPULER