Pimpinan KPK disebutnya harus dimaknai sebagai orang yang wajib taat kepada hukum dan Jokowi harus secara otomatis juga memiliki tanggung jawab untuk menegur apabila ada yang norma-norma yang dilanggar atau tidak dipatuhi.

"Saya kira ini berbahaya. Berani berbuat semaunya sendiri dan mengabaikan segala ketentuan, itu tidak boleh dibiarkan," ujarnya.
Novel tidak yakin kalau Jokowi tidak memiliki keberanian untuk bersikap. Hanya saja ia menilai kalau mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki perhitungan di mana seharusnya sudah tidak perlu dilakukan lagi.
Sebab, upaya pemberantasan korupsi telah menjadi kepentingan mendasar terutama bagi kehidupan bernegara. Ia menilai Jokowi tidak akan bisa melakukan pembangunan-pembangunan kalau misalkan pemberantasan korupsi saja malah melemah.
"Tidak, kebijakan beliau akan di jalan belakang. Pembangunan-pembangunan sulit untuk bisa mencapai efektif. Jadi, itu kepentingan beliau juga dan kewajiban buat beliau."