Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan, penetapan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 harus diambil melalui musyawarah, bukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting.
Hal itu disampaikan Muzani seiring belum ditetapkannya tanggal Pemilu 2024 lantaran antara pemerintah, KPU, dan fraksi-fraksi partai politik di Komisi II DPR belum satu suara.
"Yang harus dihindari untuk pelaksanaan ini saya kira adalah pengambilan suara terbanyak atau voting. Karena kita harus terus menjunjung tinggi musyawarah kebersamaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan dan sedapat mungkin itu dilakukan dan diusahakan," kata Muzani d Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Menurut dia, pengambilan keputusan memang harus dibicarakan bersama-sama. Karena itu ia memandang positif soal adanya usulan agar Presiden Jokowi mengumpulkan ketua umum partai politik memabahas jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pandangan yang sangat bagus supaya persoalan ini tidak berlarut-larut. Persoalan ini tidak menjadi sebuah pandangan yang ngalor-ngidul begitu sehingga cepet selesai. Kalau cepat selesai berarti proses tahapan pemilihan umum sudah bisa dimulai," kata Muzani.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai Presiden Jokowi perlu turun tangan mencampuri hal penentuan tanggal Pemilu 2024. Jokowi disarankan Arif mengundang ketua umum partai politik untuk menyatukan suara terkait tanggal pencoblosan.
Sebab diakui Arif belum ada satu suara dan tirik temu di dalam rapat konsinyering yang dilakukan antara pihak pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR.
"Saya harus akui memang belum ada satu suara untuk itu. Karena itu ya agak bersabar sedikit. Bahkan jika diperlukan, menurut hemat saya malah perlu untuk presiden mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal yang pokok yang prinsip terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024," kata Arif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Nasdem Saan Mustopa berpendapat bahwa ketua umum partai politik memang perlu melangsungkan pertemuan. Tujuannya ialah untuk membahas perihal tanggal Pemilu 2024 hingga mencapai satu suara.
Baca Juga: Saling Silang Jadwal Pemilu 2024, PKS: Baiknya Pak Jokowi Ikut KPU Saja
"Kalau pada prinsipnya ya DPR kalau KPU dengan pemerintahnya bisa satu suara ya kita tidak ada masalah. Nah karena itu kita mendoronglah pimpinan parpol ini untuk bisa ketemu," kata Saan.
