REGIONAL:
Suara.com - Presiden Jokowi disarankan mengumpulkan para ketua umum partai politik guna membahas jadwal pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu seturut belum ada kesepakatan antara pemerintah, fraksi di Komisi II DPR dan KPU.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memandang skenario pertemuan antara presiden dan para ketum parpol dimatangkan lebih dahulu.
PPP sendiri mengaku tidak masalah dengan usulan tersebut. Mengingat pertemuan antara ketuam umum parpol dengan Jokowi memang merupakan agenda rutin, ditambah parpol di Parlemen juga berkomunikasi dengan presiden.
"Hanya tentu perlu dimatangkan dulu semua skenario ditingkat menteri/kepala lembaga terkait dengan jajaran partai," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).
Dengan begitu, hasil pertemuan antara presiden dengan ketum-ketum parpol nantinya bisa menjadi altertanif termasuk menyoal jadwal Pemilu 2024z
"Jadi jangan masih mentah kemudian dibawa ke pertemuan presiden dengan para ketum parpol," kata Arsul.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai Presiden Jokowi perlu turun tangan mencampuri hal penentuan tanggal Pemilu 2024. Jokowi disarankan Arif mengundang ketua umum partai politik untuk menyatukan suara terkait tanggal pencoblosan.
Sebab diakui Arif belum ada satu suara dan tirik temu di dalam rapat konsinyering yang dilakukan antara pihak pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR.
"Saya harus akui memang belum ada satu suara untuk itu. Karena itu ya agak bersabar sedikit. Bahkan jika diperlukan, menurut hemat saya malah perlu untuk presiden mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal yang pokok yang prinsip terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024," kata Arif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Nasdem Saan Mustopa berpendapat bahwa ketua umum partai politik memang perlu melangsungkan pertemuan. Tujuannya ialah untuk membahas perihal tanggal Pemilu 2024 hingga mencapai satu suara.
"Kalau pada prinsipnya ya DPR kalau KPU dengan pemerintahnya bisa satu suara ya kita tidak ada masalah. Nah karena itu kita mendoronglah pimpinan parpol ini untuk bisa ketemu," kata Saan.
TERPOPULER
