Suara.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mempelajari dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang dilaporkan oleh empat eks pegawai lembaga antirasuah.
Diketahui, Lili kembali dilaporkan atas dugaan penyampaian informasi bohong kepada publik terkait konferensi pers yang dilakukan Lili pada 30 April 2021.
Saat itu, Lili menyangkal melakukan komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Namun, apa yang disampaikan Lili dalam konferensi pers berbeda dengan hasil putusan sanksi etik Dewas KPK terhadap Lili.
"Masih dipelajari oleh Dewas," kata anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris kepada Suara.com, JUmat 8/10/2021).
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Dewas KPK kembali memproses Lili untuk diperiksa dan disidangkan dalam sidang etik. Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, bahwa putusan pelanggaran etik Lili sebelumnya dengan sanksi potongan gaji dianggap masih cukup lemah yang diberikan oleh Dewas KPK.
"Karena dalam putusan dewan pengawas tidak ada menyinggung tentang konferensi pers Lili, maka mereka harus memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik berat lagi kepada komisioner KPK tersebut," kata Kurnia dikonfirmasi awak media, Kamis (7/10/2021).
Lili diketahui dilaporkan kembali oleh empat eks pegawai lembaga antirasuah ke Dewas KPK. Mereka yakni, Rieswin Rachwell; Benydictus Siumlala Martin Sumarno; Ita Khoiriyah; dan Tri Artining Putri. Mereka merupakan korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh pimpinan KPK. Hingga akhirnya mereka dipecat per 30 September 2021.
Lili dilaporkan ke Dewas KPK karena pernah membantah menjalin komunikasi dengan tersangka Syahrial terkait penanganan perkara apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Syahrial merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait lelang mutasi jabatan di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara.
Sementara dalam putusan dewas, lanjut Rieswin, Lili terbukti secara sah dan meyakinkan berkomunikasi dengan Syahrial.
"Dalam putusan tersebut bahkan LPS disebut menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran ini melanggar ketentuan kode etik dan juga ketentuan pidana dalam Undang-Undang KPK," ucap Rieswin.
Menurut dia, perbuatan Lili berbohong dalam konferensi pers adalah pelanggaran kode etik tersendiri. Perbuatan itu, kata dia, juga merupakan perbuatan yang sangat merendahkan martabat dan marwah KPK selaku lembaga pemberantas korupsi yang seharusnya transparan dan jauh dari perbuatan berbohong.
"Kami melaporkan LPS kepada dewas karena kami malu ada lagi pimpinan yang melanggar kode etik di KPK. Kami malu ada lagi pimpinan yang terbukti melanggar kode etik dan masih saja tanpa malu berbohong tetap menjabat dan tidak mengundurkan diri," ujar Rieswin.
TERPOPULER
