Suara.com - Pemerintah telah berupaya membuat beragam program penanggulangan kemiskinan dengan nilai mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Meski begitu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menngungkapkan program-program tersebut tidak berjalan optimal.
Penyebabnya, dia mengatakan masih ada data rumah tangga miskin ekstrem yang tidak sesuai. Sehingga para penerima bantuan tidak tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Ambon, Maluku pada Rabu (13/10/2021).
"Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana bantuan tersebut harus tepat sasaran,” kata Ma'ruf.
Ma'ruf mengungkapkan kalau adanya perbedaan data dalam menentukan jumlah masyarakat miskin ekstrem. Ternyata hal tersebut mempengaruhi distribusi pemberian bantuan. Oleh karenanya, ia meminta perbaikan data harus terus dijalankan.
"Sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Ma'ruf menyampaikan kalau program penanggulangan kemiskinan ekstrem ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Jokowi juga meminta agar program tersebut dapat diselesaikan hingga 2024.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari SUSENAS pada Maret 2020, wilayah yang termasuk kemiskinan ekstrem berjumlah 35 kabupaten dari 7 provinsi di Indonesia yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.
Masing-masing provinsi terdapat 5 kabupaten prioritas yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem. Adapun 5 kabupaten prioritas di Provinsi Maluku adalah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.
Untuk mencapai target penanggulangan kemiskinan ekstrem yang harus diselesaikan hingga 2024 ini, setidaknya sebanyak 2 juta penduduk miskin esktrem harus sudah dihilangkan pada 2021.
Namun, Ma'ruf menyadari target tersebut bukanlah hal yang mudah, karena waktu yang tersedia kurang dari 3 bulan.
“Untuk itu, pada tiga bulan terakhir 2021 ini kita akan menambahkan upaya khusus menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa."
TERPOPULER
