REGIONAL:
Suara.com - Posisi Juru Bicara Presiden (Jubir Presiden) kini kosong selepas Fadjroel Rachman dilantik menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP).
PDI Perjuangan (PDIP) menilai terkait jabatan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden, namun ada sejumlah catatan yang disampaikan.
"Ada tidaknya Jubir Presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden tentang perlu tidaknya posisi tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto kepada wartawan seperti dikutip Suara.com, Rabu (27/10/2021).
Hasto mengatakan, jika presiden nantinya memutuskan untuk mengisi lagi jabatan juru bicara, maka figur tersebut harus bisa memahami suasana kebatinan kepala negara. Harus mampu juga memberikan penjelasan kepada publik.
"Sekiranya Presiden mengangkat jubir, maka jubir tersebut harus benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan Presiden sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal-hal ikhwal keputusan strategis Presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan Presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara," ungkapnya.
Kemudian Hasto juga memberikan catatan jika presiden tidak menunjuk figur untuk mengisi jabatan juru bicara. Menurutnya, menteri-menteri yang bertugas sebagai pembantu presiden kekinian juga sudah cukup bisa menjadi jubir.
"Maka menteri-menteri sebagai pembantu Presiden dapat juga sekaligus bertindak menjadi “juru bicara” Presiden di bidangnya masing-masing. Hal ini dimungkinkan mengingat menteri sebagai pembantu presiden adalah sosok yang menguasai hal ikhwal kementrian yang dipimpinnya. Menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari," tuturnya.
Hasto tak memungkiri memang Jokowi sebagai seorang presiden memerlukan jubir yang secara cepat melakukan komunikasi politik dan memberikan penjelasan yang baik.
"Presiden juga memerlukan sosok jubir yang secara cepat bisa melakukan komunikasi politik dan menjelaskan ke rakyat terhadap kebijakan Presiden di dalam merespons suatu persoalan bangsa," tuturnya.
Lebih lanjut, kendati begitu, Hasto mengatakan PDIP enggan mengintervensi terkait dengan posisi jubir presiden. Menurutnya, semua keputusan ada di tangan Jokowi sebagai kepala negara.
"Yang terpenting bagi PDI Perjuangan, bahwa komunikasi politik itu sangat penting. Rakyat berhak mengetahui kebijakan Presiden, dan seluruh komunikasi pol yang dilakukan pemerintah harus bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun persatuan, dan menggelorakan optimisme bangsa untuk maju," ujarnya.
"Komunikasi politik Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, namun harus dilakukan proporsional, efektif dan menyentuh hal-hal yang bersifat strategis," sambungnya.
Fadjroel Dilantik Jadi Dubes
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/10/2021). Dari 17 orang yang dilantik Jokowi adalah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 127 P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.
Sebelum melantik 17 Duta Besar LBBP, Jokowi menanyakan kesediaan para Dubes yang akan dilantik.
"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara bersediakah saudara -saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing," tanya Jokowi.
Bersedia," jawab para Dubes LBBP.
Jokowi kemudian melantik 17 Duta Besar LBBP dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta akan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bhakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Jokowi saat melantik.
"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tasa tanggung jawab," ucap para Dubes mengikuti sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi," sambungnya.
Dalam pelantikan tersebut hadir pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
TERPOPULER
