- BPK dan BPKP akan memverifikasi anggaran pengadaan kipas angin KDKMP senilai Rp1,8 triliun secara transparan.
- Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut untuk merespons sorotan DPR terkait proyek pengadaan yang dikelola oleh PT Agrinas Nusantara.
- Dirut PT Agrinas Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota enggan memberikan jawaban saat wartawan meminta konfirmasi mengenai pengadaan kipas angin tersebut.
Suara.com - Anggaran pengadaan kipas angin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) senilai Rp1,8 triliun akan diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Kepastian dari Zulhas itu berbeda dengan Direktur Utama Direktur Utama PT Agrinas Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota yang ketika ditanya wartawan terus menghindar dan enggan memberikan jawaban.
“Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Sekarang divalidasi oleh BPK dan BPKP. Insyaallah ini akan kami lakukan dengan transparan dan terbuka,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers terkait rancangan Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP.
Pernyataan tersebut merespons pengadaan kipas angin KDKMP yang mencapai senilai Rp1,8 triliun yang sebelumnya ramai diperbincangkan dan bahkan disorot DPR.
Sebelumnya Direktur Utama PT Agrinas Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menghindar untuk menjawab saat dicecar wartawan soal kabar pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Agrinas sendiri adalah BUMN yang ditugaskan untuk membangun dan mengelola operasional Kopdes Merah Putih selama dua tahun pertama.
Ini bukan satu-satunya masalah dalam hubungan Agrinas dengan Kopdes Merah Putih. Sebelumnya ICW juga menduga terdapat mark up atau penggelembungan dalam pengadaan truk serta pikap di Koperasi Desa Merah Putih.
Diketahui PT Agrinas membeli ratusan ribu truk dan pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih dengan anggaran hingga triliunan rupiah.
Adapun soal ditanya wartawan terkait pengadaan kipas angin, Joao hanya berkilah dan menghindar. Informasi soal pengadaan kipas angin dengan anggaran hingga Rp1,8 triliun itu pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 15 Juli 2026.
"Saya enggak tahu. Saya enggak tahu dia ngomong di mana, saya juga baca berita, saya lihat ini, ya udah biarin aja orang enggak ada urusan sama saya ngapain saya urusin," kata Joao ketika ditanya soal pengadaan kipas angin itu.
Ketika kembali dicecar wartawan, Joao lagi-lagi berkilah tanpa menyentuh inti persoalan.
"Kipas kan bukan saya ngomong. Tanya sama yang ngomong gitu," kata Joao.
"Tanya sama yang ngomong dong," ujar Joao saat terus ditanya wartawan.