Suara.com - Massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) telah berkumpul di kawasan parkir IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021) ini. Mereka siap menggelar aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Pantauan Suara.com pukul 10.45WIB, massa GEBRAK sudah berbaris di belakang mobil komando yang telah tersedia di lokasi. Tidak hanya itu, terdapat pula massa aksi yang turut mengenakan kostum Iron Man dan Kamen Rider.
Sejumlah poster tuntutan juga dibawa oleh massa aksi. Misalnya, "Korban PHK DRU", "Buruh Bukan Tumbal", hingga "Sahkan RUU-PKS".
Terkini, massa sudah bersiap-siap bergerak menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sementara itu, aparat keamanan juga telah bersiaga di sekitar kawasan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat.
Kepolisian telah menyiagakan kawat berduri, mobil water cannon, hingga aparat dengan pakaian Alat Pelindung Diri.
Evaluasi Kinerja Jokowi
Sebelumnya Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan aksi kali ini akan mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi, ditulis Kamis (28/10/2021).
Aksi ini, lanjut Nining akan digelar mulai dari pukul 11.00 WIB berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat lalu melakukan longmarch ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara.
Baca Juga: Selamat Hari Sumpah Pemuda! Hayaidesu Indonesia Sajikan Handgrip Tematis Tanah Air
Selain KASBI, elemen buruh yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Nining menjelaskan, dalam aksi kali ini mereka akan membawa sedikitnya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.
Lalu pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat dengan setop PHK sepihak dan union busting.
Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat, Nining menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.
"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat," tutur Nining.
Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19.
