Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI. Usulan itu disampaikan melalui surat Presiden yang dikirimkam melalui Mensesneg Pratikno kepada DPR.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, langkah Jokowi yang mengusulkan nama Andika sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius.
Pertama, Presiden telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004.
Dalam siaran persnya hari ini, Kamis (4/11/2021), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga mengatakan, Jokowi telah mengajukan nama yang "rekam jejaknya masih perlu pengujian oleh lembaga negara yang independen di bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi."
Lembaga yang dimaksud adalah Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masalah ketiga adalah soal ancaman keamanan kawasan di sektor kelautan.
"Ketiga, perkembangan ancaman keamanan kawasan yang maritim sentris dewasa ini membutuhkan perhatian yang lebih besar di sektor kelautan," tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Catatan Koalisi
Nama Andika yang diusulkan menjadi calon Panglima TNI, dalam pandangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, merupakan pilihan yang keliru. Sebab, hal itu dinilai telah mengabaikan pola kebijakan berbasis pendekatan rotasi.
Jika merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI, maka jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Selanjutnya, penerapan pola rotasi akan menumbuhkan rasa kesetaraan antarmatra, kesimbangan orientasi pembangunan postur TNI, serta kesempatan yang sama bagi perwira tinggi TNI, tanpa membedakan asal matra.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, penerapan pola rotasi antarmatra juga dapat membawa dampak positif berupa penguatan soliditas internal TNI. Selain itu, pola rotasi penting dilakukan guna meredam kecemburuan yang "sangat mungkin" terjadi di antara prajurit akibat adanya kesan bahwa Presiden RI menganak-emaskan satu matra dalam tubuh TNI, seperti di masa Orde Baru.
"Pola rotasi jabatan Panglima TNI yang telah dimulai sejak awal Reformasi ini tentu perlu untuk dipertahankan, apalagi hal tersebut juga telah diamanatkan dalam UU TNI."
Atas hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memandang bahwa seharusnya Presiden Jokowi tidak mengabaikan pola pergantian Panglima TNI berbasis rotasi matra. Mengabaikan pendekatan ini dapat memunculkan tanda tanya besar apakah Presiden lebih mengutamakan faktor politik kedekatan hubungan yang subyektif daripada memakai pendekatan profesional dan substantif .
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menilai, Jokowi harus memastikan calon Panglima TNI yang diusulkannya tidak memiliki catatan buruk, khususnya terkait pelanggaran HAM. Adanya pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius (Tempo 23 Oktober 2003).
"Sudah seharusnya Presiden RI melakukan penggalian informasi secara komprehensif terhadap seluruh kandidat dengan melibatkan lembaga-lembaga kredibel guna memperkuat pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan yang tepat.
Dengan diajukannya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI, dalam pandangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, semakin menunjukkan bahwa Jokowi tidak memiliki komitmen terhadap Penegakan HAM secara serius sebagaimana komitmen politiknya.
TERPOPULER
