Suara.com - Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya (IKB-PMKJ) korwil se-Jabodetabek yang kekinian sedang menempuh studi Ibu Kota terancam diusir oleh pemilik kontrakan.
Masa kontrak kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijya dengan pemilik Kontrakan di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan sudah jatuh tempo. Sebelumnya mereka menyewa tiga unit kontrakan dan habis pada 30 September 2021 lalu.
Natalis Jora Logo selaku Ketua Korwil mengatakan, keterlambatan pembayaran uang kontrakan ini mengakibatkan permasalahan baru. Para pelajar dan mahasiswa Jayawijaya kerap ditekan dan diancam untuk segera mengosongkan rumah kontrakan.
"Kami selalu ditekan dan diancam untuk dapat mengosongkan Kontrakan yang kami huni," kata Natalis kepada Suara.com, Kamis (4/11/2021).
Natalis mengatakan, hal itu membuat para mahasiswa merasa tidak nyaman ketika berada di kontrakan. Mereka kerap mengalami gangguan saat tengah belajar dan beraktivitas.
Natalis mengatakan, para mahasiswa merasa kecew atas ketidakpastian seperti ini. Sebagai aset daerah Kabupaten Jayawijaya, mereka kecewa atas ketidakpastian soal tempat tinggal yang tentunya membikin kenyamanan terganggu.
“Dengan ketidakpastian ini tentunya kami selaku aset daerah kabupaten Jayawijaya sangat kecewa. Atas tidak responsipsinya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini BKAD hingga masuk dibulan November Tahun 2021 belum juga dilakukan pembayaran uang Kontrakan. Kondisi ini, kami Mahasiswa tidak dapat dipercayai oleh pemilik rumah kontrakan akibat nunggak sudah lama," tegas Natalis.
Selain permasalahan soal tempat tinggal, mahasiswa asal Jayawijaya, Papua itu juga mengeluh soal studi di tingkat akhir.
Menurutnya pada tahun 2020 hingga saat ini, masuk di bulan November 2021 Pemerintah kabupaten Jayawijaya belum juga mencairkan dana studi akhir para mahasiswa.
Atas hal itu, Ikatan Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya (IKB-PMKJ) korwil se-Jabodetabek berharap agar Bupati Kabupaten Jayawijya, John Richard Banua dan Badan Keuangan Aset daerah ( BKAD ) segera merespon dan memperhatikan Kebutuhan mendasar para mahasiswa.
Selaku putra dan putri daerah, mereka adalah aset yang bisa membangun daerah dan merujuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Menyikapi hal tersebut Koordinator Wilayah Korwil Jakarta menyatakan sikap :
Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berlaku adil memberikan bantuan –bantuan bagi Mahasiswa/I untuk menyelesaikan Pendidikan Pembayaran Uang Kontrakan maupun dana Studi akhir di kasih sesuai dengan regulasi yang ada agar pendidikan yang kami tempuh dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu dan turut.
Selanjuta mengingat kondisi ini. Kami mendesak Kepada Bapak Bupati Kabupaten Jayawijaya. Cq Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) segera menjawab keluhan atas Pemondokan Pembayaran Uang Kontrakan Mahasiswa/I Kab. Jayawijaya Kota Studi Jakarta.
Kami Memohon kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memenuhi janji-janji setiap Tahunnya dapat membayar uang kontrakan tepat waktu sesuai kesepakatan dan perjanjian bersama dengan Tuan Kontrakan agar tidak terjadi hal-hal yang kami inginkan.
TERPOPULER
