Perjanjian Dayton mencakup pembagian kekuasaan antaretnis, yakni suku Bosnia, Kroasia dan Serbia.
Kepemimpinan tripartit itu merupakan kompromi untuk mengakomodasi dua wilayah otonomi, yakni Republik Srpska yang didominasi etnis Serbia di wilayah utara dan timur, serta Bosnia-Herzegovina yang dikuasai etnis Bosnia dan Kroasia.
Kantor utusan khusus PBB secara eksplisit disebut sebagai pemangku fungsi pengawasan dalam perjanjian tersebut.
Terlepas dari ancaman Rusia, lingkaran diplomat barat di New York menegaskan bahwa Dewan Keamanan tidak memiliki wewenang untuk mengamandemen isi perjanjian, dan membubarkan kantor utusan khusus PBB. rzn/vlz (dpa,rtr,ap)
TERPOPULER
